Pakar: Permintaan Red Notice KPK Tindakan Sewenang-wenang

I Gde Pantja Astawa/Net

Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kapolri dan Interpol untuk menerbitkan red notice dalam menangkap pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dalam kasus SKL BLBI menuai kritik.

Permintaan itu itu dianggap sebagai tindakan berlebihan dan tidak berdasar hukum. Baca: Permintaan KPK Ke Interpol Cari Sjamsul Nursalim Tidak Berdasar Hukum

Pakar hukum senior, I Gde Pantja Astawa bahkan menyebut KPK telah melakukan tindakan tindakan sewenang-wenang melawan hukum yang dilakukan penguasa. Sebab, bertentangan dengan pasal 18 ayat 3 huruf b UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Disebutkan dalam ayat tersebut, badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila tindakannya bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dia lantas menguraikan bahwa kasus yang menimpa Sjamsul dan Itjih tidak bisa dilepaskan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung.

“Dalam putusan itu, tegas disebutkan bahwa Syafruddin tidak melakukan perbuatan korupsi, juga tidak terbukti merugikan keuangan negara. Apa yang dilakukan SAT sebagai Kepala BPPN hanya menjalankan kewajiban dan melaksanakan perintah jabatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (25/11).

Sementara dakwaan perkara ini menyebut Syafruddin melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Sjamsul dan Itjih. Sementara Syafruddin dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana korupsi.

“Maka mutatis-mutandis Sjamsul dan Itjih juga tidak melakukan perbuatan korupsi,” simpulnya.

Keputusan MA memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga semua harus dapat menerima dan menghormati putusan itu.

Dengan kata lain, sambung gurubesar Universitas Padjadjaran itu, KPK bisa dianggap melawan hukum jika tetap meminta red notice ke Kapolri dan Interpol untuk menangkap Sjamsul dan Itjih.

“Karena bertentangan dengan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” pungkasnya.
Tag:

Kolom Komentar


Video

"Indonesia" karya Jaya Suprana oleh Pentaboyz

Rabu, 01 Juli 2020

Artikel Lainnya

Firli Bahuri Benarkan Ada OTT KPK Malam Ini
Hukum

Firli Bahuri Benarkan Ada OT..

02 Juli 2020 23:24
Tabrak UU, Badan Penyelenggara Produk Halal Digugat Ke PTUN
Hukum

Tabrak UU, Badan Penyelengga..

02 Juli 2020 23:18
Perlahan Tapi Pasti, Pelaku Pembobolan Jiwasraya Mulai Terungkap
Hukum

Perlahan Tapi Pasti, Pelaku ..

02 Juli 2020 21:18
Jaksa KPK Ungkap Ada Sosok Penyandang Dana Selain Harun Masiku
Hukum

Jaksa KPK Ungkap Ada Sosok P..

02 Juli 2020 21:15
Saat Bersaksi, Donny Tri Istiqomah Akui Pernah Bertemu Harun Masiku Dan Diberi Duit Rp 100 Juta
Hukum

Saat Bersaksi, Donny Tri Ist..

02 Juli 2020 19:27
Donny Tri Istiqomah Sebut Hasto Kristiyanto Tak Setuju Saeful Bahri Temui Riezky Aprilia Di Singapura
Hukum

Donny Tri Istiqomah Sebut Ha..

02 Juli 2020 17:36
Seharusnya Tim Novel Baswedan Ajukan Keberatan Di Awal Sidang, Bukan Ke Ombudsman
Hukum

Seharusnya Tim Novel Basweda..

02 Juli 2020 15:52
Perkara Penerimaan Uang Seleksi Calon Anggota KPU Papua Barat, Sepupu Wahyu Setiawan Akui Ada Transfer Rp 500 Juta
Hukum

Perkara Penerimaan Uang Sele..

02 Juli 2020 14:14