KPK-Muhammadiyah Terus Bersinergi Berantas Korupsi

Direktur Sosialiasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arif mengatakan, sejak 2019 lalu, komitmen tersebut diteken dan terus dijalankan di lingkup PP Muhammadiyah.

Dalam pertemuan lanjutan yang berlangsung di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (9/6), dilakukan implementasi nota kesepahaman kerja sama antar KPK dan PP Muhammadiyah.

"Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar dengan jutaan warga muslim sebagai anggotanya. Muhammadiyah juga memiliki Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang jumlahnya mencapai ribuan," ujar Amir.

Amir mengatakan, hingga 2021, PP Muhammadiyah mencatat AUM di Indonesia sebanyak 163 Universitas, 23 ribu PAUD dan TK, 348 pondok pesantren, 117 rumah sakit, 600 klinik dan ribuan pendidikan dasar dan menengah.

Sehingga dengan sumber daya manusia (SDM) yang besar, dan terus ditanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan sejak dini, baik melalui pencegahan korupsi, program kajian, dan pelatihan antikorupsi, diharapkan dapat melahirkan generasi antikorupsi yang berintegritas, amanah, dan dapat menjadi agen antikorupsi di lingkungan masing-masing.

"Sinergi yang kuat antara KPK dan PP Muhammadiyah dalam mengatasi korupsi semoga bisa mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta menciptakan budaya antikorupsi yang lebih kuat di Indonesia," kata Amir.

Amir menjelaskan, sejauh ini, kegiatan yang sudah dilakukan KPK dan PP Muhammadiyah terkait pencegahan korupsi, meliputi pelibatan kelompok perempuan Aisyiyah di tingkat Provinsi, bimbingan teknis peran perempuan dalam gerakan antikorupsi, pelibatan Pemuda Muhammadiyah dalam kelas pemuda dan LSM antikorupsi, serta bimbingan teknis untuk peran serta tokoh-tokoh agama dari Muhammadiyah dalam pencegahan korupsi.
 
Selain itu, KPK dan PP Muhammadiyah juga berkolaborasi dalam kegiatan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan sekolah-sekolah Muhammadiyah di berbagai daerah yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

Sementara itu, Sekretaris PP Muhammadiyah, M. Izzul Muslimin menuturkan, saat ini PP Muhammadiyah tengah gencar melakukan penyuluhan dan pendidikan terkait politik uang menuju tahun politik 2024, agar masyarakat terhindar dari jual-beli suara.

Dalam acara ini, turut dihadiri Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Johnson Ridwan Ginting, Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha, Plh Direktur Diklat KPK Sugiarto, serta Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang didampingi Ketua-ketua PP Muhammadiyah.