Pembekalan Antikorupsi Menyasar Kementerian BUMN

Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, mengatakan, penguatan integritas untuk Kementerian BUMN berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (31/5) pukul 08.30 WIB.

"Materi disampaikan langsung Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak,di antaranya dua Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury dan Kartika Wirjoatmodjo," kata Ipi kepada wartawan, Rabu pagi (31/5).

Pejabat lainnya adalah Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Hattari; Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi, Tedi Bharata; Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Nawal Nely; dan Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Loto Srinaita Ginting, beserta pasangan masing-masing.

"Upaya pencegahan korupsi yang didorong KPK, salah satunya pendekatan pendidikan, dalam hal ini Program Paku Integritas," katanya.

Pihaknya mencatat sejumlah kasus korupsi melibatkan BUMN, diantaranya suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, korupsi terkait pembayaran komisi pada kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan Asuransi Oil & Gas pada BP Migas-KKKS 2010-2012 dan 2012-2014.

Kemudian korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN TA 2006-2011 atas nama terdakwa korporasi PT Nindya Karya (Persero), dan lainnya.

Kali ini KPK juga memaparkan program-program pencegahan korupsi yang dapat diimplementasikan Kementerian BUMN, berkaca pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

Kementerian BUMN meraih skor cukup tinggi pada pelaksanaan SPI 2022, yaitu 81,5 dari skor rata-rata nasional 71,94. Skor itu turun dari 2021, dengan raihan 83,3.

Meski begitu, kata Ipi, masih ada kerentanan korupsi pada delapan area survei, terkait tingkat keyakinan risiko kejadian suap dan gratifikasi, persepsi keberadaan trading in influence, risiko penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, risiko konflik kepentingan pengelolaan SDM, risiko penyalahgunaan fasilitas kantor, risiko penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, risiko penyalahgunaan anggaran SPJ honor, serta risiko jual beli jabatan dalam promosi dan mutasi.

"Dari hasil SPI itu, KPK telah memberikan rekomendasi dan bersama-sama Kementerian BUMN menyusun rencana aksi perbaikan yang implementasinya dimonitor KPK," pungkas Ipi.