"Minggu depan, merespons informasi dari masyarakat yang bertubi-tubi. Jadi yang pertama akan dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pegawai Ditjen Pajak," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat malam (31/3).
Beberapa pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang akan dipanggil itu adalah, pegawai yang harta kekayaannya selalu sama setiap tahun, lalu yang memiliki perusahaan konsultan pajak.
"Di samping itu ada kepala daerah, Bupati dan Pj (Penjabat). Lantas, beberapa dari masyarakat kita sedang dalami. Sekneg dan Hubla, itu kita dalami, kita kerja sama dengan Inspektorat," kata Pahala.
Untuk itu kata Pahala, pihaknya akan kembali menyampaikan update pemeriksaan mereka pada akhir pekan depan.
"Dari KPK kita ingin akuntabel, kita sampaikan kita klarifikasi, kalau nemu indikasi kita sampaikan ke pimpinan. Tapi kalau nggak ada pun, kita sampaikan," pungkas Pahala.
Namun demikian, Pahala tidak membeberkan identitas yang akan dipanggil untuk dilakukan klarifikasi harta kekayaannya mulai Senin (3/4) hingga Kamis (6/4).
Berdasarkan sumber
Kantor Berita Politik RMOL, beberapa pejabat yang akan dipanggil, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto yang istrinya dianggap sering pamer harta kekayaan atau flexing di media sosial.
Selanjutnya, Penjabat (Pj) Bupati Bombana Burhanuddin. Di mana, istrinya Fatmawati Kasim Marewa juga disebut pamer harta kekayaan di media sosial. Lalu Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto. Serta Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Ditjen Pajak Kemenkeu Dodik Samsu Hidayat.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon sorotan publik soal harta beberapa pejabat yang dinilai janggal. Untuk itu, pekan depan nama-nama yang menjadi sorotan publik akan dilakukan pemanggilan untuk diklarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 
BERITA TERKAIT: