Di Depan Wapres, Firli Laporkan KPK Berhasil Selamatkan Rp57,9 Triliun Potensi Kerugian Negara

Pertama Firli bersyukur, bahwa Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) dari tahun ke tahun semakin meningkat, di tahun 2022 nilai IPAK 3,93 meningkat 0,05 dari tahun 2021 3,88 persen.

Hal ini menunjukan bahwa sikap budaya antikorupsi semakin terbentuk di masyarakat. Karena, semakin tinggi nilai IPAK (mendekati 5), semakin tinggi budaya antikorupsi. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai IPAK (mendekati 0) semakin permisif terhadap korupsi.

Disamping itu, Firli juga menyampaikan bahwa KPK sudah melakukan 28 kajian, terdiri dari 11 kajian terkait dengan tata kelola yang baik di bidang energi, tujuh kajian terkait dengan pengelolaan keuangan negara, empat kajian tentang infastruktur, dua kajian terkait pengadaa, dua kajian terkait bantuan pemerintah, satu kajian terkait dengan pendidikan dan satu kajian terhadap layanan publik.  

KPK, beber Firli juga telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dari tindak pidana korupsi tahun 2022 sebesar Rp 57,9 triliun. Naik Rp 11,4 triliun dari tahun 2021 sebesar rp 46,5 triliun.

“Penyelamatan keuangan negara tahun 2022 sebesar 57,9 triliun. Terdiri dari penertiban aset pemerintah (68.470 unit aset) senilai 52,25 triliun. Ditambah optimalisasi pendapat daerah (PAD) sebesar Rp 5,69 triliun,” beber Firli selain di hadapan Wapres juga para pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang hadir, baik dari menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga, dan para kepala daerah.

Sementara capaian kinerja terkait asset recovery, Firli menyampaikan hingga November 2022, asset recovery yang dilakukan KPK sudah mencapai Rp 494,54 miliar atau 348,98 persen melebihi target.

"asset recovery kita pada tahun 2022, sebesar Rp 494 miliar. Jauh dari target, karena target yang sesungguhnya, Rp 141,7 miliar," ujar Firli.

Artinya kata Firli, asset recovery pada 2022 ini melebihi target mencapai 348,98 persen. Capaian ini melebihi dari tahun lalu. Di mana pada 2021 capaian asset recovery sebesar Rp 416,96 miliar dari target Rp 141,7 miliar. Sehingga, capaian 2021 juga melebihi dari target mencapai 294,25 persen.

"Memberantas korupsi bukanlah persoalan yang sederhana, kita sungguh memahami itu. Dari data yang kami sampaikan, tentulah ini menunjukkan kita masih harus bekerja keras di dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui strategi pendidikan masyarakat, pencegahan, maupun penindakan," demikian Firli.