Children in the DPR Korea
Under the Leadership of Great Commanders
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Tutup Celah Korupsi, Ketua KPK Minta Kepala Daerah Perbaiki Sistem Tata Kelola Pemerintahan

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Kamis, 01 Desember 2022, 23:31 WIB
Tutup Celah Korupsi, Ketua KPK Minta Kepala Daerah Perbaiki Sistem Tata Kelola Pemerintahan
Ketua KPK RI Firli Bahuri, bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Tengah dalam acara Road to Harkodia di Surabaya/Ist
Para kepala daerah diminta untuk melakukan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik agar tidak ada celah terjadinya korupsi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat membuka rangkaian kegiatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia), Road to Hakordia 2022 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12).

Melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, KPK mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program pemberantasan korupsi terintegrasi yang memiliki fokus pada delapan area intervensi atau Monitoring Center for Prevention (MCP).

Dalam sambutannya, Firli Bahuri menjelaskan bahwa, korupsi memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Untuk itu, sudah saatnya para penyelenggara negara, para pemegang kekuasaan dan setiap orang bergandeng tangan melakukan pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan.

"Roh demokrasi itu transparansi, akuntabel dan bertanggung jawab. Silakan Bapak/Ibu Gubernur, Bupati/Walikota melakukan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena di sistem yang baik tidak akan ada celah korupsi," ujar Firli di Ruang Singosari, Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12).

KPK juga mendorong Pemda untuk mengimplementasikan program tematik. Program tersebut merupakan pelaksanaan sub indikator atau rekomendasi dalam tingkatan yang lebih substansial. Seperti pemulihan aset, optimalisasi pendapatan daerah, pemantauan proyek yang bersumber dari dana PEN, pembenahan BUMD, pembangunan lingkungan bisnis berintegritas dan layanan publik yang bebas suap, pemerasan dan gratifikasi.

Sejauh ini kata Firli, KPK telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui beberapa program dan kegiatan. Salah satunya, membuat kajian, gerakan nasional penyelamatan SDA dan Korsup Minerba di 19 Provinsi.

KPK pun mengajak seluruh pihak mengikuti rekomendasi perbaikan sistem pada sektor pertambangan dan berharap tidak ada aksi penindakan.

"KPK bersama para stakeholder akan secara simultan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberantasan korupsi di daerah secara berkala," kata Firli.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengutarakan ucapan terima kasih kepada KPK karena telah memilih Jatim menjadi tuan rumah Road to Hakordia Tahun 2022.

Menurut Khofifah, Provinsi Jatim senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dalam upaya menjadi bagian penguatan pemberantasan korupsi secara signifikan di semua lini.

Terkait penertiban aset, Khofifah menjelaskan, saat ini terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sudah 100 persen selesai melakukan sertifikasi aset daerah.

Terkonfirmasi, sebanyak 2.607 bidang lahan senilai Rp 1,2 triliun telah diselamatkan sebagai aset daerah.

Selain itu, juga telah diselesaikan pasca PNPM terdapat 521 Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) senilai Rp 1,6 triliun. Sebagai besar di antaranya telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim dan menjadi PT LKM Bundesma.

"Tentunya capaian ini tidak lepas dari koordinasi dan sinergi antara KPK melalui Kedeputian Korsup Wilayah III dan seluruh stakeholder terkait. Kita semaksimal mungkin (melakukan) penyelamatan aset negara," kata Khofifah.

Dipimpin Bupati Jember Hendy Siswanto, seluruh kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati, dan Walikota yang hadir dalam kegiatan tersebut membacakan komitmen bersama pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut berbunyi "Satu, kami para pemimpin bangsa berkomitmen, bersungguh-sungguh memberantas korupsi; Kedua, menciptakan generasi antikorupsi; Ketiga, mewujudkan Indonesia maju tanpa korupsi".

Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah keempat dalam rangkaian Road to Hakordia Tahun 2022. Kota Surabaya, Jawa Timur dipilih sebagai representasi dari wilayah kerja Kedeputian Koordinasi dan Supervisi untuk wilayah Direktorat III. Adapun wilayah III meliputi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Turut hadir dalam pembukaan Road to Hakordia Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson, dan Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar.

Hadir pula Bupati dan Walikota di Wilayah Kerja Direktorat Korsup III yang hadir melalui video conferences. Serta Direktur Wilayah II Korsup KPK Bahtiar Ujang Purnama, para Pimpinan Forkopinda, para Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kanwil Pertanahan Provinsi Jawa Timur.

Adapun rangkaian Road to Hakordia di Kota Surabaya akan dilaksanakan pada 1-2 Desember 2022 dan diisi beberapa kegaiatan seperti seminar optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pertambangan melalui BUMD, diskusi publik persyaratan dasar dalam perizinan berusaha, workshop Survei Penilaian Integritas (SPI), edukasi antikorupsi bagi pelajar, diskusi media dan expo pelayanan publik.
EDITOR: IDHAM ANHARI

ARTIKEL LAINNYA