Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Bantah Ada Makelar Kasus, KPK Tegaskan Ada Bukti Rekaman saat Proses Penangkapan Ade Yasin

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>
LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Rabu, 12 Oktober 2022, 19:48 WIB
Bantah Ada Makelar Kasus, KPK Tegaskan Ada Bukti Rekaman saat Proses Penangkapan Ade Yasin
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL
rmol news logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada makelar kasus seperti yang disebutkan beberapa pihak terkait persidangan terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, penyidik yang disebut bertemu dengan Bupati Bogor Ade Yasin dipastikan tidak pernah bertemu dengan Bupati Bogor sebagaimana tuduhan.

"Penyidik yang disebut dalam pernyataan juga bukan tim satgas yang menangani perkara tangkap tangan ini. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan sprindik," ujar Ali kepada wartawan, Rabu sore (12/10).

Bahkan kata Ali, penyidik yang disebut sebagai makelar kasus yang disebut orang yang datang menangkap Ade Yasin, sebenarnya tidak pernah terlibat dalam proses penangkapan terhadap Ade Yasin.

"Hal tersebut bisa dibuktikan dengan rekaman penangkapan. Karena KPK mendokumentasikan proses tangkap tangan tersebut," kata Ali.

Apalagi kata Ali, penyidik yang disebut beberapa pihak tersebut pada saat peristiwa tangkap tangan sedang melaksanakan tugas untuk penanganan perkara lainnya.

"KPK meminta pihak-pihak yang bersaksi dalam persidangan menyampaikan sesuai fakta yang sebenarnya, bukan mengarang cerita yang justru akan menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap duduk perkara kasus ini," tegas Ali.

Karena kata Ali, opini yang kontraproduktif hanya akan mengaburkan substansi perkara dan membuat proses penegakkan hukum menjadi tidak efektif dan efisien.

Ali pun menegaskan, apabila seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar, maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana pemberian keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.

"KPK mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses sidang perkara ini, sebagai bentuk pengawasan terhadap penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, yang notabene digaji dari keringat-keringat rakyat," pungkas Ali.

Sebelumnya, puluhan orang dari Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (Jamak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu siang (12/10). Mereka meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk mendalami dugaan makelar kasus dari perkara Ade Yasin.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA