Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

KPK Tanamkan 9 Nilai Integritas kepada Pelajar Cilegon

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Rabu, 05 Oktober 2022, 23:06 WIB
KPK Tanamkan 9 Nilai Integritas kepada Pelajar Cilegon
Pprogram Roadshow Bus Antikorupsi KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Alun-alun Kota Cilegon, Banten pada Rabu (5/10)/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini, belajar pendidikan antikorupsi bisa dilakukan sejak usia dini hingga akhir hayat. Untuk itu, KPK menanamkan sembilan nilai integritas kepada pelajar di Cilegon.

Hal itu dilakukan KPK dalam program Roadshow Bus Antikorupsi KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Alun-alun Kota Cilegon, Banten pada Rabu (5/10).

Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK, Amir Arief mengatakan, KPK membuat program sosialisasi antikorupsi kepada para pelajar mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi di Kota Cilegon.

Tujuannya, untuk memberikan kesadaran kepada calon generasi penerus bangsa bahwa dalam menjalani kehidupan harus senantiasa memegang teguh sembilan nilai integritas, yakni jujur, mandiri, tanggung Jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras (Jumat Bersepeda KK).

Sembilan nilai tersebut pada akhirnya akan menjadi benteng diri agar terus berada di jalur kebenaran, dan tidak akan tergoda akan rayuan tindak pidana korupsi.

"Kesadaran ialah tahapan awal untuk kemudian menjadi aksi. Awaraness itu adalah kesadaran masyarakat umum atau pelajar agar mereka nantinya tidak asing pada istilah korupsi," ujar Amir.

KPK sendiri memiliki beberapa metode sosialisasi yang disesuaikan dengan target komunikan. Misalnya untuk para siswa PAUD, TK, SD materi yang diberikan disisipkan dengan metode mendongeng, board games, permainan interaktif, dan menonton film.

Sementara untuk siswa SMP dan SMA, metode yang digunakan adalah sharing interaktif, menonton film, dan lainnya. Untuk para mahasiswa, metode yang digunakan ialah kuliah umum.

Bagi para mahasiswa kata Amir, KPK akan memberikan materi yang lebih berat tentang pengertian korupsi, bahayanya, dan juga apa yang harus dilakukan oleh para mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membangun budaya antikorupsi mulai di lingkungan masing-masing, kampus, dan di dunia kerja.

Amir juga menekankan, dalam memberikan pendidikan antikorupsi KPK tidak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan sinergi mulai dari pemerintah, dinas pendidikan, sekolah, dan juga para orang tua di rumah.

Di sisi lain, KPK telah menyiapkan materi antikorupsi yang bisa digunakan oleh para guru dan dosen untuk disisipkan di dalam materi pembelajaran. Materi tersebut diharapkan bisa membuat budaya antikorupsi di kalangan para pelajar Indonesia. Dukungan tenaga pendidik pun menjadi poin penting dalam hal ini.

"Jadi memang mendidikan generasi muda ini perlu kerja sama dari kita institusi negara, perlu dukungan dinas pendidikan, sekolah, orang tua, murid, dan kesadaran dan kecintaan murid kepada materi yang diberikan," kata Amir.

Sementara itu, salah satu komitmen dan upaya KPK dalam perbaikan tata kelola sektor pendidikan, agar tindak pidana korupsi pada sektor ini tidak kembali terulang adalah melalui Survei Integritas Pendidikan (Sindik).

Sindik ialah, survei yang dilakukan sebagai upaya untuk memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia baik pada lingkup peserta didik maupun ekosistem pendidikan yang mempengaruhinya seperti tenaga pendidik, pimpinan, dan aspek pengelolaan.

Hasil pemetaan melalui Sindik diharapkan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi peningkatan dan pengembangan upaya implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang lebih tepat sasaran.

Pada tahun ini, Sindik akan melibatkan sebanyak 500 satuan pendidikan yang terdiri dari 227 SD, 136 SMP, 106 SMA, dan 31 perguruan tinggi.

Pada tahun depan, diharapkan semakin banyak satuan pendidikan yang akan terlibat seiring dengan dijadikannya Sindik sebagai program nasional.

Sindik diperlukan agar KPK dan pemerintah mendapatkan ukuran menyeluruh apakah selama ini pendekatan sosialisasi antikorupsi di dunia pendidikan sudah berjalan dengan baik. Dari Sindik nantinya akan ada evaluasi tentang sektor-sektor yang harus diperbaiki dan dibenahi.

"KPK juga akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada institusi pendidikan agar semuanya berjalan beriringan," pungkas Amir.

ARTIKEL LAINNYA