KPK Tangkap Tangan Hakim Agung, Komisi III DPR Minta MA Membuldozer Hakim Nakal

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI fraksi PPP Arsul Sani menanggapi tangkap tangan Hakim Agung hingga Panitera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam keterangannya, Jumat (23/9).

“Komisi III DPR meminta pimpinan MA RI memperbarui kembali langkah dan kebijakan yang ada terkait dengan pembenahan sikap mental dan kultur baik hakim maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) non hakim-nya,” kata Arsul.

Menurut Arsul, bahwa kasus terlibatnya Hakim Agung, Staf Kepaniteraan dan pegawai MA dalam kasus suap tersebut sebetulnya bukan hal yang mengejutkan. Komisi III DPR RI, kata dia, selama ini juga menerima aduan masyarakat yang merasakan putusan yang tidak adil.

“Setelah kami pelajari memang kami juga menilai putusannya tidak adil bahkan salah secara hukum. Jika MA bertanya putusan yang mana, nanti kami beri contoh. Putusan yang seperti ini, salah dalam menerapkan hukum dan menabrak keadilan seringkali faktor penyebabnya karena ada yang "main" dalam  kasusnya, entah berupa suap atau yang lainnya,” tegasnya.

Atas dasar itu, Arsul menilai MA perlu lebih terbuka dengan Komisi Yudisial (KY).

“Sebenarnya MA bisa memanfaatkan KY lebih maksimal untuk "mencuci" yang kotor-kotor di jajaran peradilan, termasuk di MA sendiri,” kata Wakil Ketua Umum PPP ini.

“Namun kesannya selama ini kan justru MA mau selesaikan sendiri via Bawas (Badan Pengawas), publik melihatnya malah ini ikhtiar untuk "melindungi" hakim dari hukuman yang lebih tegas jika itu ditangani KY,” imbuhnya menyesalkan.

Ke depan, Arsul berharap, Pimpinan MA untuk lebih terbuka bahkan jika perlu menggunakan KY bersama Bawas untuk “membuldozer” para hakim nakal.