Hal itu disampaikan langsung oleh Firli saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi di wilayah Jawa Timur (Jatim) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim, Kamis (15/9).
Firli mengingatkan, agar kepala daerah dan DPRD menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tujuan bernegara.
"Fakta yang terjadi hari ini, ada Ketua beserta Ketua-Ketua Fraksinya menyetujui APBD setelah ada uang ketok palu atau suap setelah ada deal berapa persen kebagian dari APBD itu. Itu baru tahap perencanaan dan penganggaran. Belum lagi nanti tahap diskusi, pengadaan, pelaksanaan hingga pelaporan, evaluasi," ujar Firli di hadapan seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD se-Provinsi Jatim.
Firli mengatakan, dirinya tidak alergi dengan pokok pikiran (Pokir). Hanya saja kata Firli, Pokir itu diharapkan menyundul tujuh indikator pembangunan dan tujuan nasional.
Selain itu, Firli juga mengingatkan agar kepala daerah tidak coba-coba memberi atau menerima pemberian ilegal seperti suap, gratifikasi dan pemerasan. Dia menyarankan, jika ada pihak yang mengetahui untuk segera melaporkan ke KPK.
"Menurut data KPK sejak 2004 sampai Agustus 2022, sudah ada 1.444 kasus korupsi yang KPK tangani. Kepala daerah sudah 161 kasus, DPRD/DPR RI sudah 313 kasus. Sebentar lagi nambah ini. Karena September 2022 saja sudah 6 kasus. Untuk itu, kami butuh peran Bapak/Ibu semua. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK tapi harus libatkan seluruh elemen masyarakat, segenap anak bangsa," jelas Firli.
Menutup kegiatan, Firli berharap seluruh pihak terus mendukung upaya pencegahan korupsi guna menutup celah korupsi termasuk salah satunya melalui MCP, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mendukung upaya pendidikan antikorupsi untuk menghilangkan niat atau perilaku koruptif.
Dalam acara ini, turut hadir Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang menyampaikan apresiasinya kepada KPK atas berbagai proses penguatan antikorupsi dan pemahaman pencegahan korupsi yang diberikan ke berbagai lini dalam format hulu-hilir di kalangan ASN, keluarga ASN dan kepala desa di Jatim.
"Hari ini giliran kepala daerah dan Ketua DPRD-nya. Jadi posisi pertemuan kita, izin Pak Ketua, adalah forum
amar ma’ruf nahi munkar. Mari lakukan kebaikan dan buang semua yang tidak baik. Dalam proses ini kita diajak berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan," kata Khofifah.
Turut hadir pada saat acara Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah 3 KPK Bahtiar Ujang Purmana, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi dan Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Masih banyaknya korupsi terkait perencanaan dan penganggaran APBD yang melibatkan kepala daerah dan wakil rakyat yang menjadi anggota dewan menjadi sorotan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. 
BERITA TERKAIT: