Selain Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Pemalang, KPK Pastikan Kembangkan Tindak Pidana Korupsi Lain ke Bupati Mukti Agung Wibowo

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, perkara awal yang dijerat ke Bupati Mukti adalah terkait suap jual beli jabatan.

"Kita tentu tidak akan menutup kemungkinan kalau ada informasi ataupun kemudian keterangan maupun bukti yang lain, yang kemudian mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi selain jual beli jabatan di Pemalang ada tindak pidana korupsi lainnya, tentu kami akan kembangkan ke arah tersebut," ujar Ghufron kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (17/8).

Sejauh ini kata Ghufron, tim penyidik KPK fokus terhadap pidana suap terhadap Bupati Mukti dkk. Akan tetapi, jika ada pihak-pihak lain yang juga turut terlibat, maka KPK akan menindaklanjutinya.

"Oleh karena itu kami berharap, informasi dan data yang mungkin diketahui oleh publik masyarakat, bisa terus diinfokan kepada KPK untuk mengembangkan pada korupsi yang lain," pungkas Ghufron.

Bupati Mukti bersama lima orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang pada Jumat (12/8) setelah terjaring tangkap tangan KPK pada Kamis (11/8).

Kelima orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Adi Jumal Widodo (AJW) selaku Komisaris PD Aneka Usaha (AU); Slamet Masduki (SM) selaku Pj Sekda Pemkab Pemalang; Sugiyanto (SG) selaku Kepala BPBD Pemkab Pemalang; Yanuarius Nitbani (YN) selaku Kadis Kominfo Pemkab Pemalang; dan Mohammad Saleh (MS) selaku Kadis PU Pemkab Pemalang.

Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang tunai sebesar Rp 136 juta, buku tabungan Bank Mandiri atas nama Adi Jumal Widodo dengan total uang yang masuk sekitar Rp 4 miliar, slip setoran Bank BNI atas nama Adi Jumal Widodo dengan jumlah Rp 680 juta, dan kartu ATM atas nama Adi Jumal Widodo yang digunakan Mukti.