Firli Pastikan KPK Tuntaskan Kasus Mardani Maming

Demikian disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/8).

“Setiap orang yang ditetapkan tersangka harus diselesaikan sampai ke proses peradilannya," kata Firli.

Namun demikian, Firli menegaskan bahwa, saat KPK menangani tiap-tiap perkara tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, asas kemanusiaan dan prinsip persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum.

“Jadi, tidak pernah ada seseorang yang bisa kami tetapkan sebagai tersangka tanpa perbuatan dan keadaannya, sehingga harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup," tekan Firli.

Bendahara umum (Bendum) PBNU nonaktif ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu saat menjabat sebagai bupati.

Sebelum menyerahkan diri ke KPK, Mardani sempat dinyatakan sebagai buronan usai KPK memasukannya ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hak ini dilakukan lantaran ketua umum Hipmi itu dua kali mangkir panggilan KPK.

Atas perbuatannya, Maming disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.