Dugaan Korupsi Pengadaan LNG, Dua Pegawai PT Pertamina Mangkir dari Panggilan KPK

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, dua orang pegawai PT Pertamina mangkir dari panggilan tim penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang belum diumumkan tersangkanya ini pada Selasa (28/6) di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Saksi-saksi yang mangkir, yaitu Didik Sasongko Widi selaku karyawan PT Pertamina; dan Isabella Hutahaean selaku pegawai PT Pertamina.

"Kedua saksi tidak hadir dan penjadwalan ulang akan segera dilakukan," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (29/6).

Sementara itu kata Ali, beberapa saksi lainnya hadir memenuhi panggilan tim penyidik dan telah diperiksa. Saksi-saksi yang dimaksud, yaitu Rina Kartika Sari selaku karyawan PT Pertamina; Wiko Migantoro selaku karyawan PT Pertamina; Achmad Khoiruddin selaku pegawai Pertamina; dan Djohardi Angga Kusumah selaku pensiunan PT Pertamina.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain masih terkait pendalaman soal mekanisme proses awal dilakukannya pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT PTMN (Pertamina) tahun 2011-2021," pungkas Ali

KPK pada Kamis (23/6), secara resmi mengumumkan sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Akan tetapi, KPK belum bisa membeberkan identitas tersangka, kronologi perkara, hingga pasal yang disangkakan.

Hal itu akan diungkapkan KPK setelah dilakukan upaya paksa penahanan atau penangkapan kepada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kantor Berita Politik RMOL, dalam perkara ini, pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina tahun 2009-2014, Karen Agustiawan.

Kasus ini sebelumnya sempat ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Akan tetapi, KPK dan Kejagung sepakat kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina ditangani oleh KPK.

Kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina ini diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 2 triliun. Dan kerugian keuangan negara ini masih terus dilakukan perhitungan oleh KPK.