Marwan Demokrat: Target Pajak 2023 Jangan Menambah Beban Rakyat

Demikian disampaikan Marwan Cik Asan, anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat dalam rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, ini.

“Jangan jor-joran dulu, karena ekonomi kita baru mau tumbuh, dan masyarakat baru mau menggeliat. Kemudian kondisi makro tidak memungkinkan kita untuk bisa bergerak lebih cepat,’’ kata Marwan di Jakarta, Senin (20/6).

‘’Saya mendukung penuh peningkatan penerimaan negara. Tapi pesannya, jangan sampai memberatkan rakyat karena situasi kita baru membaik, dan kondisi makro juga belum mendukung. Kita jangan jor-joran dalam menerapkan pajak untuk masyarakat,” lanjutnya.

Marwan menegaskan agar pemerintah berhati-hati dan bijak memutuskan target penerimaan negara dengan sepenuhnya mempertimbangkan kondisi masyarakat.

‘’Jangan sampai, keinginan kita untuk memperoleh telur sebanyak-sebanyaknya, justru dengan cara mematikan ayam-ayamnya,’’ tukasnya bermetafora.

Sebelumnya, Marwan mengapresiasi capaian pajak tahun 2021 maupun 2022 yang menurutnya cukup baik. Hanya saja, katanya, dalam sukses ini ada juga faktor keberuntungan, antara lain karena naiknya harga komoditas.

Diingatkan bahwa menuju 2023, kondisi makroekonomi tidak begitu menggembirakan. ‘’Karena pandemi belum tuntas, perang Ukraina Rusia entah kapan selesainya, sehingga harga energi dan pangan terus meningkat dan resesi mulai menghantui berbagai belahan dunia. Kita juga akan mengalami likuiditas yang ketat,” papar Sekretaris FPD itu.

Di atas itu, Marwan menegaskan bahwa pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh optimisme terkait peningkatan penerimaan negara. ‘’Tidak ada jalan lain untuk membangun selain terus memperbaiki penerimaan negara, apalagi devisit 2022 tidak boleh lebih dari 3%. Tetapi sekali lagi, jangan sampai menambah beban rakyat,’’ katanya.

MCA menambahkan, ekonomi Indonesia sedang mengalami banyak tantangan baik dari sisi regional maupun gobal. Karena itulah, target pajak jangan sampai ‘gila-gilaan’ hingga semakin menyulitkan rakyat.

‘’Coba diukur penerimaan negara yang paling optimal dan tidak semakin memberatkan ekonomi rakyat. Pemerintah sebenarnya punya jalan keluar dengan kebijakan-kebijakan lain yang masih bisa dikendalikan,’’ pungkas legislator asal Lampung ini.