Kuasa Hukum Adam Damiri Minta Hasil Audit BPK jadi Pertimbangan Pembebasan Kliennya

Pasalnya, menurut Jose, selama Adam Damiri menjabat sebagai dirut PT Asabri periode 2009-2016, hasil Audit BPK selalu menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 
Menurut Jose, selama persidangan kliennya sudah membuktikan tidak adanya aliran dana yang diperoleh untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini pun, ungkapnya, menjadi bantahan mendasar atas tudingan yang dituduhkan kepada Adam Damiri.
 
“Putusan yang dijatuhkan kepada Adam Damiri seharusnya memberikan rasa keadilan. Alasannya ada dissenting opinion yang disampaikan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang menangani perkara Adam Damiri, yakni soal metode penghitungan kerugian negara. Menurut Hakim tersebut, apa yang dilakukan oleh BPK tidak sesuai dengan PSAK standar akuntansi maupun kebiasaan yang ada di korporasi selama ini,” ujar Jose dalam keterangan tertulis, Minggu (3/4).
 
Jose menyatakan saksi ahli yang dihadirkan dari BPK hanya menghitung aset PT Asabri yang ada dalam bentuk saham dan reksadana. Saksi ahli tersebut dinilainya belum menghitung secara detil aset sebenarnya yang dimiliki PT Asabri.
 
Karena itu, ungkap Jose, tim kuasa hukum Adam Damiri amat menyesalkan kerugian besar senilai Rp 22,7 triliun yang sempat dibesar-besarkan sejak awal. Padahal, angka tersebut masih diminta Majelis Hakim untuk diperhitungkan kembali oleh BPK.
 
Jose menuturkan dugaan tindak pidana korupsi didakwa terjadi pada periode 2012-2019.  Padahal kliennya Adam Damri  menjabat sejak periode 2009-2016 dan selanjutnya posisi tersebut dijabat oleh orang lain. Saat  periode Adam Damiri, nilai korupsi yang terjadi didakwa hanya sebesar Rp 2,7 triliun sementara kerugian setelahnya sekitar 20 triliun.
 
“Sejak awal, kami menduga ada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga ada beban berat buat Majelis Hakim dari Pengadilan Tipikor untuk memvonis Adam Damiri,” pungkasnya.