Firli akan Koordinasi ke Mahkamah Agung Terkait Ditangkapnya Hakim PN Surabaya

Koordinasi ini, dikatakan Firli guna memperkuat pencegahan dan etika, sehingga tidak lagi terjadi hakim-hakim melakukan tindakan korupsi.

“Kami akan membicarakan dengan organisasi induk yang bersangkutan. Kami ingin tindakan pencegahan di organisasi induk-nya bisa terus diperkuat supaya pelanggaran hukum dan etika terhadap sistem tidak berlangsung di lembaga tersebut,” kata Firli dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (20/1).

Firli menyatakan perihatin, lantaran dalam kurun waktu satu bulan, tiga kepala daerah yang notabene pejabat eksekutif dan Itong Isnaeni pejabat yudikatif terkena OTT KPK. Bagi Firli, hal ini imbas dari lemah dan buruknya sistem.

Firli menyatakan bahwa saat ini pihaknya terus berupaya memperbaiki sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya  menghilangkan praktek-praktek korupsi di negeri ini.

“Sistem harus dibangun agar tidak ada celah dan peluang untuk korupsi, tidak boleh ada lagi sistem yang ramah kepada korupsi,” tekan Firli.

Oleh karena itulah, lanjut Firli, memperbaiki sistem merupakan kerja besar bersama dibarengi dengan sinergi antar lembaga negara dalam pencegahan dan penindakan perkara korupsi. Dimana hal ini, kata Firli memerlukan orkestrasi.

“Kalau tidak ada pelanggaran sistem yang seorang pejabat lakukan, maka tidak akan mungkin dapat masuk ke dalam aksi perilaku korupsi,” kata Firli.

Disisi lain, Firli menegaskan bahwa KPK tidak pandang bulu dalam memalukan penindakan terhadap mereka yang melanggar sistem yang dibuat demi menjaga integritas kelembagaan dan produktivitas pembangunan yang telah dicanagkan oleh pemerintah.

“Maka karena itulah mari berhati-hati dan jangan pernah mau berniat sedikit pun untuk korupsi,” tegas Firli.