Ini Daftar 17 OTT KPK era Firli Bahuri yang Baru Memimpin 2 Tahun

Bagaimana tidak, sejak dilantik pada 20 Desember 2019 atau baru berusia 2 tahun lebih 1 bulan, KPK telah melakukan OTT sebanyak 17 kali.

OTT tidak hanya menyasar kepala daerah, tapi juga menjaring menteri hingga hakim dan pengacara.

Berikut data OTT yang dilakukan KPK era Firli Bahuri:

1. Bupati Sidoarjo

Pada 7 Januari 2020, KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. OTT ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi proyek infrastktur di Kabupaten Sidoarjo. KPK menyita barang bukti berupa uang dengan jumlah mencapai Rp 1,8 miliar. Dalam perkara ini, Saiful telah divonis tiga tahun penjara.

2. Pimpinan KPU

Pada 8 Januari 2020, Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta. Wahyu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan politisi PDIP Harun Masiku.

3. Bupati Kutai Timur

Pada 2 Juli 2020, KPK mengamankan Bupati Kutai Timur Ismunandar terkait dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan infrastruktur di lingkungan Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 hingga 2020.

4. Menteri KKP

Pada 25 November 2020, KPK melakukan tangkap tangan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta. Politisi Partai Gerindra itu ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi izin ekspor benih lobster.

5. Walikota Cimahi

Pada 27 November 2020, KPK menangkap Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dalam kasus dugaan suap izin pembangunan rumah sakit di Cimahi, Jawa Barat.

6. Bupati Banggai Laut

Pada 3 Desember 2020, OTT KPK menyasar Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo. KPK menangkapnya dalam kasus dugaan korupsi suap terkait keperluan Pilkada Banggai Laut, di mana Wenny ingin maju kembali.

7. Kementerian Sosial

Pada 6 Desember 2020, KPK menangkap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial atau Bansos. Dalam pengungkapan ini, KPK turut menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka, Juliari merupakan Menteri kedua yang ditangkap KPK era Firli Bahuri.

8. Gubernur Sulawesi Selatan

Pada 28 Februari 2021, KPK menangkap tangan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terkait dugaan korupsi pengadaan barang, jasa dan pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari kontraktor.

9. Bupati Nganjuk

Pada 10 Mei 2021, Firli cs menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Kasusnya terkait dengan suap jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

10. Bupati Probolinggo

Pada 30 Agustus 2021, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari ditangkap KPK bersama suaminya yang juga politisi Nasdem Hasan Aminudin. Keduanya diduga melakukan korupsi suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

11. Bupati Kolaka Timur

Pada 21 September 2021, KPK menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya atas dugaan pengadaan barang dan jasa di Kolaka Timur.

12. Bupati Musi Banyuasin

Pada Oktober 2021. KPK menangkap Bupati Musi Banyuasi Dodi Reza Alex Noerdin atas dugaan korupsi pengadaan barang, jasa dan pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dodi menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari kontraktor.

13. Bupati Banjarnegara

Pada 3 September 2021, KPK menangkap Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang diduga menerima suap dengan total Rp 2,1 miliar atas pengadaan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.

14. Walikota Bekasi

Pada awal tahun 2022, KPK menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi atas kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi.

15. Bupati Penajam Paser Utara

Pada 13 Januari 2022, KPK menangkap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud. Bupati di lokasi calon ibukota baru itu diamankan bersama 10 orang lainnya. Dalam perkara ini KPK turut mengamankan uang sejumlah Rp 1,44 miliar yang diduga uang suap.

16. Bupati Langkat

Pada pekan ini atau tepatnya Selasa (18/1), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin. Dia diduga menjadi penerima suap barang dan jasa atas proyek di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

17. Hakim PN di Surabaya

Sehari berselang, pada Rabu (19/1), KPK menangkap panitera, pengacara, dan hakim di Surabaya, Jawa Timur. Mereka diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait sebuah perkara di PN Surabaya.