Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Sama-sama Tidak Ada Upaya Hukum, Vonis Nurdin Abdullah Sudah Inkracht

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Senin, 06 Desember 2021, 21:10 WIB
Sama-sama Tidak Ada Upaya Hukum, Vonis Nurdin Abdullah Sudah Inkracht
Nurdin Abdullah saat menjalani vonis atas kasus suap yang menjeratnya November lalu/Repro
Vonis lebih ringan dari tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ajukan upaya hukum atas putusan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, sikap ini dilakukan lantaran Majelis Hakim telah mengambil alih semua analisa hukum tim JPU KPK dalam surat tuntutan.

"Sehingga KPK memutuskan tidak mengajukan upaya hukum atas putusan terdakwa Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat. Informasi yang kami terima, kedua terdakwa dimaksud telah menerima putusan tersebut," ujar Ali kepada wartawan, Senin (6/12).

Dengan demikian kata Ali, perkara Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat saat ini telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

"Berikutnya KPK akan melaksanakan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimaksud. Perkembangan pelaksanaan putusan akan kami informasikan lebih lanjut," pungkas Ali.

Nurdin Abdullah terbukti terima suap Rp 2,5 miliar dan 150 ribu dolar Singapura dan gratifikasi sebesar Rp 5,5 miliar dan 200 ribu dolar Singapura.

Putusan itu dibacakan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, Senin malam (29/11).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan," ujar Hakim Ketua, Senin malam (29/11).

Selain itu, Nurdin juga divonis pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 2.187.600.000 dan 350 ribu dolar Singapura. Ketentuannya, apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara.

Apabila harga bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata Majelis Hakim.

Putusan atau vonis ini diketahui lebih ringan dibanding tuntutan dari tim JPU KPK yang menuntut Nurdin dengan tuntutan enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, Nurdin juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3.187.600.000 dan 350 ribu dolar Singapura subsider satu tahun kurungan.

Tak hanya itu, Jaksa KPK juga menuntut hukuman tambahan untuk Nurdin berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak Nurdin selesai menjalani pidana pokoknya.

ARTIKEL LAINNYA