On The Road of Devoted Service for the People
On The Road of Devoted Service for the People
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Yang Tahu Keberadaan Harun Masiku Segera Lapor KPK, Bukan Tiupkan Isu yang Berpotensi Jadi Polemik

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Senin, 06 September 2021, 13:53 WIB
Yang Tahu Keberadaan Harun Masiku Segera Lapor KPK, Bukan Tiupkan Isu yang Berpotensi Jadi Polemik
DPO KPK, Harun Masiku/Net
Siapapun yang mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku diharapkan untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan menebarkan isu yang berpotensi jadi polemik dalam upaya penangkapan mantan Caleg PDI Perjuangan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri menanggapi adanya klaim dari salah satu penyidik KPK yang telah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Penyidik tersebtu mengklaim telah mendapatkan informasi bahwa pada Agustus kemarin, Harun Masiku masih berada di Indonesia.

KPK kata Ali, masih terus bekerja serius dan meminta bantuan ke berbagai institusi di dalam maupun luar negeri. Tujuannya, untuk mempercepat pencarian buronan Harun Masiku yang merupakan tersangka dalam perkara suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi PDIP periode 2019-2024.

"Meski demikian, kami minta kepada pihak manapun yang betul-betul tahu keberadaannya saat ini, untuk segera lapor kepada KPK maupun aparat penegak hukum lain, supaya segera ditindaklanjuti," tegas Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin siang (6/9).

"Bukan justru meniupkan isu yang berpotensi jadi polemik dan kontraproduktif dalam upaya penangkapan DPO dimaksud," sambung Ali menutup.

Harun Masiku sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020 bersama dengan tiga orang lainnya.

Yaitu, Wahyu Setiawan selaku mantan Komisioner KPU RI, dan dua kader PDIP Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri.

Ketiga orang itu telah dijatuhi vonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mereka juga telah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani pidana masing-masing yang telah berkekuatan hukum tetap.
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA