Menagih Janji, KNPI Desak Ketua KPK Segera Periksa Haji Isam

KNPI mendesak KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) 2016-2017.

“Pemeriksaan Haji Isam ini untuk membuktikan komisi antirasuah tidak mengalami pelemahan.  KNPI yakin KPK dapat menyidik kasus tersebut dan segera menetapkan tersangka," ujar Ketua Bidang DPP KNPI Arya Kharisma Hardy, Selasa (17/8).

Mantan PJ Ketua Umum PB HMI menagih janji Ketua KPK Firli Bahuri yang mengatakan orang-orang yang terlibat kasus dugaan suap perpajakan takkan lolos, terutama pihak di perusahaan milik Haji Isam tersebut.

“Ketua KPK menyebut si pemberi suap telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan, artinya kasus dugaan suap pajak ini cukup bukti. Oleh karena itu kami meminta KPK segera memeriksa Haji Isam," ujarnya.

Dikatakan Arya, jika KPK masih belum dapat memeriksa Haji Isam dalam waktu dekat ini, maka pihaknya akan mengumpulkan semua elemen pemuda untuk melakukan mimbar bebas di Gedung KPK.

“Kami akan menggelar mimbar bebas di Gedung KPK untuk meminta agar lembaga antirasuah ini segera memeriksa Haji Isam secepatnya. Kami meminta KPK jangan gentar menghadapi para mafia pajak yang  yang menggerogoti sendi utama keuangan negara,” pungkasnya.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan orang-orang yang terlibat kasus dugaan suap perpajakan takkan lolos, terutama pihak di perusahaan milik Haji Isam itu.

"Terkait dengan perkara suap berarti ada si penerima suap dan ada pemberi suap. Si pemberi suap kami telah tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami tahan, artinya cukup bukti," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/8).

Mengenai barang bukti satu truk PT Jhonlin Baratama yang dibawa kabur, menurut Firli, pihaknya sudah mengamankan bukti permulaan yang cukup.Dengan bukti permulaan itu, eks Kabaharkam Polri itu meyakini bisa membuat terang perkara suap tersebut.

Salah satunya mengembangkan lewat dua tersangka, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu) Angin Prayitno Aji dan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo.

"Sekarang kalau tersangkanya sudah ada, berarti kami cukup buktinya. Sudah ada maka kami lakukan penahanan," tandasnya.