Farah.ID
Farah.ID

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Bekas Penyidik KPK Stepanus Robinson Pattuju

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Rabu, 21 Juli 2021, 21:30 WIB
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Bekas Penyidik KPK Stepanus Robinson Pattuju
Plt Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri/Net
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan sejumlah uang mantan penyidik KPK, Stepanus Robinson Pattuju (SRP) terkait suap penanganan perkara Walikota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami penyidik saat memeriksa tersangka Robin sebagai saksi untuk tersangka Maskur Husain selaku pengacara di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/7).

"Tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya penerimaan sejumlah uang melalui perantaraan dan mengatasnamakan pihak-pihak terkait lainnya," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (21/7).

Dalam perkara ini berdasarkan surat dakwaan Muhammad Syahrial selaku Walikota Tanjungbalai non-aktif, Robin diduga telah menerima uang sebesar Rp 1.695.000.000 dari Syahrial selaku Walikota Tanjungbalai.

Maksud pemberian uang itu supaya Robin mengupayakan penyelidikan yang sedang dilakukan KPK mengenai dugaan jual beli jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai yang melibatkan terdakwa Syahrial tidak naik ke tingkat penyidikan.

Pemberian uang itu dilakukan secara bertahap.

Yakni dilakukan secara transfer sejumlah Rp 1.475.000.000 yang dilakukan sendiri oleh Syahrial dan dibantu oleh orang lain, yaitu Zaenal Abidin Gurning, DTM Abdussalam, Hadi Haryanto, Furnomo Ratman, dan Syahrial Pandjaitan hang dilakukan secara bertahap.

Selanjutnya, pada 25 Desember 2020, Syahrial berlanjut menyerahkan uang tunai kepada Robin sejumlah Rp 210 juta di Rumah makan Warung Kopo Mie Balap yang berada di Kota Pematangsiantar dan pada awal Maret 2021 menyerahkan sejumlah Rp 10 juta di Bandara Kualanamu Medan.

Robin dan Syahrial menjalin komunikasi setelah diperkenalkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin pada Oktober 2020 lalu.

ARTIKEL LAINNYA