Soal TWK Pegawai KPK, Prof Romli Atmasasmita: Ombudsman Langgar UU KIP Dan UU ITE

“Karena menyesatkan informasi yang menghalangi-halangi tugas KPK dalam pemberantasan korupsi,” kata Prof Romli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/7).

Selain itu, lanjutnya, Ombudsman dengan menyampaikan press release tersebut juga merupakan satu bentuk pelanggaran terhadap proses peradilan (contempt of court) Tata Usaha Negara.

Pasalnya, sambung Prof Romli, permohonan uji keputusan pimpinan KPK terkait pemberhentian 75 pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai proses alih status menjadi ASN tengah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Disisi lain, menurut Prof Romil, apa yang dilakukan Ombudsman dengan menyebarkan press release di media sosial diduga kuat melanggar UU ITE, karena perbuatannya bertentantangan dengan pasal 27 ayat 3 yang memuat pencemaran nama baik dan atau penghinaan terhadap BKN, Menpan RB dan KPK sebagai institusi.

"Pelanggaran Ori (Ombudsman Republik Indonesia ) terhadap pasal 3 huruf a asas kepatutan dan pasal 3 huruf h asas kerahasiaan. Juga pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal 17 ayat 1 UU 14/2008 Tentang KIP, soal informasi yang dikecualikan," pungkas Prof Romli.