Farah.ID
Farah.ID

Bersaksi Di Kasus Bansos Covid-19, Juliari Bantah Minta Fee Dari Vendor

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Jumat, 09 Juli 2021, 19:17 WIB
Bersaksi Di Kasus Bansos Covid-19, Juliari Bantah Minta Fee Dari Vendor
Mantan Menteri Sosial RI, Juliari Batubara/RMOL
Mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara tidak pernah mengetahui adanya pungutan fee senilai Rp 10 ribu dari setiap vendor pengadaan bansos Covid-19.

Hal tersebut ia sampaikan saat dihadirkan menjadi saksi perkara korupsi bansos Covid-19 dengan terdakwa Adhi Wahyono dan Matheus Joko Santoso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (9/7).

Soal pungutan fee Rp 10 ribu dalam setiap vendor tersebut, Juliari mengaku baru mengetahui saat bergulirnya kasus ini.

"Saya baru tahu ada kasus ini, sebelumnya tidak pernah pak," kata Juliari Batubara saat bersaksi.

Selama proses pengadaan bansos, ia pun mengaku tidak pernah menerima laporan pungutan fee tersebut. Politisi PDI Perjuangan ini juga membantah menitipkan vendor dalam pengadaan bansos Covid-19.

Di depan majelis hakim, ia menyebut selalu mengarahkan setiap vendor kepada pihak-pihak yang memang menangani urusan bansos.

"Saya pernah sampaikan hanya agar BUMN atau BUMD dan mereka miliki koordinasi bisnis tak terlalu jauh dari pekerjaan tersebut. Kalau lain-lain biasanya hubungi saya lewat WA, saya sampaikan agar mereka datang langsung ke Kemensos dan berhubungan sama pihak terkait," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Juliari juga mengklarifikasi uang yang diberikan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal, Akhmad Suyuti senilai Rp 500 juta. Uang tersebut diserahkan dalam bentuk pecahan dolar Singapura dan merupakan uang pribadi.

Uang itu tidak diberikan langsung, melankan dititipkan kepada stafnya, Kukuh Ariwibowo beberapa har sebelum berangkat ke Jawa Tengah.

"Betul (memberi uang ke Akhmad Suyuti) Saya enggak ingat pasti, tapi equivalent dengan Rp 500 juta. Karena saya pakainya dolar Singapura," lanjutnya.

Tak hanya itu, ia mengakui dakwaan soal penggunaan pesawat pribadi saat kunjungan kerja. Namun penggunaan pesawat pribadi tersebut karena alasan darurat menggunakan pesawat sewaan.

"Dalam rangka kondisi kedaruratan boleh gunakan transportasi tak reguler," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

ARTIKEL LAINNYA