Farah.ID
Farah.ID

Hukuman Pinangki Disunat PT DKI Jadi Empat Tahun Karena Lima Pertimbangan Ini

LAPORAN: AHMAD SATRYO
  • Senin, 14 Juni 2021, 20:39 WIB
Hukuman Pinangki Disunat PT DKI Jadi Empat Tahun Karena Lima Pertimbangan Ini
Terpidana kasus penerimaan suap, permufakatan jahat dan pencucian uang, Pinangki Sirna Malasari (tengah mengenakan kerudung merah muda) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta/Net
Hukuman terpidana kasus penerimaan suap, permufakatan jahat dan pencucian uang, Pinangki Sirna Malasari, disunat Pengadilan Tinggi(PT) DKI Jakarta.

Pasalnya, permohonan banding yang diajukan eks Jaksa itu dikabulkan PT DKI Jakarta.

Dalam Putusan PT DKI Jakarta nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI tertanggal 8 Juni 2021 disebutkan, vonis hukuman Pinangki menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 600 juta.

Putusan PT DKI itu memangkas sebanyak 6 tahun masa hukuman penjara dari yang ditetapkan di dalam putusan tingkat pertama yang dijatuhkan pada 8 Februari 2021, yaitu selama 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta.

Dalam putusan PT DKI yang diakses melalui website Mahkamah Agung, diterangkan sejumlah alasan pengurangan masa hukuman Pinangki. Terdapat lima pertimbangan yang disampaikan PT DKI Jakarta.

Pertama, Pinangki dianggap telah mengakui perbuatan salahnya dan menyatakan menyesal menerima suap, melakukan permufakatan jahat dan pencucian uang dalam perkara kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Djoko Tjandra.

Pertimbangan kedua yang dipaparkan PT DKI Jakarta yaitu karena Pinangki seorang dari anaknya yang masih balita berusia empat tahun, sehingga dinilai layak diberikan kesempatan mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya yang masih dalam masa pertumbuhan.

Kemudian pertimbangan ketiga adalah karena Pinangki seorang wanita yang harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

Pertimbangan keempat yakni karena Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam kasus ini, sehingga kadar kesalahannya dianggap mempengaruhi putusan ini.

Adapun pertimbangan kelima adalah karena Jaksa Penuntut Umum  selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
EDITOR: AHMAD SATRYO

ARTIKEL LAINNYA