Farah.ID
Farah.ID

Salah Alamat Komnas HAM Panggil Firli Bahuri, Harusnya DPR Atau Pemerintah

LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Kamis, 10 Juni 2021, 14:10 WIB
Salah Alamat Komnas HAM Panggil Firli Bahuri, Harusnya DPR Atau Pemerintah
Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih/Net
Pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM terhadap Ketua KPK Firli Bahuri menuai tanda tanya besar di publik.

Terlebih pemanggilan tersebut berkenaan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digelar kepada pegawai KPK belum lama ini dan dituding melanggar HAM.

"Apa kaitannya Komnas HAM. Kalau berkaitan dengan pelanggaran HAM, apa? Ketua KPK melanggar HAM-nya di mana?" kata pakar hukum Yenti Ganarsih kepada wartawan, Kamis (10/6).

TWK yang digelar untuk peralihan pegawai KPK menjadi ASN sudah jelas tertuang dalam undang-undang. Belum lagi, TWK tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Jadi apa urgensinya memanggil KPK? Pak Firli itu sedang bekerja, kok bolak-balik dipanggil?" lanjutnya.

"Sudah benar (Firli) tidak usah datang. Pelanggaran HAM-nya di mana? Semua hharus berkaitan, misal policy, di dalam policy itu ada pelanggaran HAM. (tapi) Pak Firli tidak mengeluarkan policy apa-apa," lanjut Yenti.

Mantan Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK ini menjelaskan, kebijakan KPK merupakan amanat dari UU 19/2019 tentang KPK. Kalau TWK dianggap melanggar HAM, Komnas HAM seharusnya memanggil pembuat undang-undang.

"Yang dipanggil bukan Firli, tapi ya DPR dan pemerintah yang waktu itu membuat UU KPK. Kalau berkaitan dengan apa yang dipertanyakan di dalam tes-tes (TWK) itu, itu yang dipanggil BKN," tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

ARTIKEL LAINNYA