Operasi tersebut juga dinilai tepat karena memupus kesan elitis KPK karena kehadirannya dapat dirasakan secara riil oleh masyarakat pedesaan.
Pengajar sosiologi korupsi Universitas Trunojoyo Madura, Khoirul Rosyadi, menyatakan bahwa KPK hingga saat ini masih dipandang sebagai institusi yang powerful dan terpercaya untuk pemberantasan korupsi. Karena itu, masyarakat desa sangat berharap KPK juga berkontribusi nyata dalam memberantas korupsi di level bawah.
“Keputusan KPK untuk ‘turun gunung’ ke desa, sudah benar. Ini menghapus kesan elitis pada lembaga tersebut. Langkah Ketua KPK patut diapresiasi,†kata alumnus program doktor sosiologi RUDN Moscow, Rusia tersebut kepada redaksi Jumat (4/6).
Khoirul mengisahkan, dari berbagai kegiatan pendampingan masyarakat desa yang dilakukannya, ia banyak mendengar keluhan warga desa tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi masif di level bawah. Bukan hanya soal jual beli jabatan, tetapi juga dugaan korupsi lain seperti penyimpangan dana desa dan beragam bantuan pemerintah.
Strategi KPK untuk melaksanakan OTT kasus-kasus dugaan korupsi di level bawah dengan menggandeng kepolisian dipandang jitu. Selain karena UU KPK hasil revisi tahun 2019 mengamanatkan pelimpahan kasus-kasus korupsi yang nilainya di bawah Rp. 1 Milyar kepada pihak kepolisian, sebagian besar pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut adalah camat yang bukan tergolong pejabat negara.
“Pembentukan tim gabungan KPK dan Polri merupakan strategi yang cerdik. Di satu sisi, KPK dapat mengatasi keterbatasannya sebagai institusi sekaligus melaksanakan amanat UU. Di sisi lain, KPK memperkuat posisinya sebagai agen perubahan bagi masyarakat bawah,†ungkapnya.
Seperti diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditangkap dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK bersama Bareskrim Mabes Polri, Mei lalu. Ia ditangkap bersama 5 orang camat dan seorang ajudan. Saat ini, Novi sedang menjalani isolasi sesuai prosedur calon tahanan kasus korupsi di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dinilai dapat menjadi shock therapy yang manjur bagi kasus praktek jual beli jabatan yang disinyalir marak terjadi di berbagai pemerintah daerah di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: