Rizal Ramli Minta Firli Bahuri Bongkar 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos Dan Penyalur Abal-Abal

Ekonom senior DR. Rizal Ramli (kiri) dan Ketua KPK Komjen Firli Bahuri/Net

Menteri Sosial Tri Rismaharini telah melaporkan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ekonom senior DR Rizal Ramli meminta Ketua KPK Komjen Firli Bahuri serius menangani laporan Risma itu. Apalagi banyak perusahaan penyalur bansos yang juga abal-abal.

"Dalam laporan Mbak Risma ke KPK, ditemukan data 21 juta penerima bansos bodong atau fiktif. Ternyata perusahaan-perusahaan penyalur Bansos juga banyak yang abal-abal," ujar Rizal Ramli dalam perbincangan dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (5/5).

"Lengkap skenario perampokan bansos yang merupakan hak orang miskin itu. Ini skandal jahat yang memalukan. Mas Firli dan KPK harus membongkar dan mengadili siapapun yang terlibat," demikian Rizal Ramli.

Manuver Risma melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos ini ke KPK mengejutkan sementara kalangan dan melahirkan polemik. Kalangan Komisi VIII DPR RI menilai langkah Risma  kurang elok. Sebagai mitra, Risma semestinya membawa persoalan data ganda penerima bansos itu ke Komisi VIII terlebih dahulu.

Apalagi, apa yang dimaksud dengan data ganda dalam laporan itu masih belum jelas. Apakah merujuk pada pihak-pihak yang tidak berhak menerima bansos tetapi tercantum dalam daftar penerima bansos, atau apakah terjadi duplikasi data penerima bansos.

Di sisi lain, kalangan PDI Perjuangan juga merasa laporan Risma ke KPK itu malah berpotensi membuat partai semakin repot setelah Mensos terdahulu yang juga kader PDIP, Juliari Batubara, ditangkap KPK dalam kasus bansos era pandemi Covid-19.

Tanggal 1 April lalu Kementerian Sosial meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dalam daftar itu, sebanyak 21 juta data penerima bansos yang ganda telah dinonaktifkan.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36