Pemprov Banten Diminta Setarakan Pondok Pesantren Dengan Sekolah Swasta

Wakil ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prayogo/Net

DPRD Provinsi Banten menginginkan keberadaan pondok pesantren (ponpes) setara dengan sekolah swasta, baik dari sisi bantuan pembangunannya maupun bantuan intensif tenaga pendidiknya.

Semangat itu kemudian dituangkan dalam Raperda Ponpes yang sedang digagas Pansus di DPRD Provinsi Banten yang direncanakan dalam waktu dekat pembahasannya sudah memasuki tahap finalisasi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prayogo mengatakan, dengan menyematkan peran Ponpes, artinya Pempov Banten mempunyai kewajiban besar mengelola Ponpes.

"Sebenarnya yang menjadi subtansi dari Raperda Ponpes ini bahwa Pemprov punya kewenangan melakukan pembangunan di pondok pesantren, sama seperti kita mempunyai kewenangan untuk mengintervensi pendidikan formal," ujar Budi seusai melaksanakan sosialisasi Perda (Sosper) Ponpes di ruang rapat DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Selasa (4/5)

"Tentunya karena ponpes itu tidak menjadi milik Pemprov, pelakuannya seperti sekolah swasta saja, tapi entitas pendidikan Pemprov punya kewenangan memberikan sentuhan pembangunan di situ," tambah Budi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLBanten.

Klausul pendidikan itu sudah dimuat sejak usulan Raperda Ponpes tahun 2016 yang sempat kandas dalam fasilitasi Kemendagri. Jadi, Raperda ini hanya mengusulkan ulang tetapi memiliki spirit yang sama untuk memfasilitasi pengelolaan Ponpes di Banten.

"Ya semangatnya itu, karena dulu ditolak kami ingin masuk lagi. Pasti ada dinamika, pasti ada masukan sesuai dengan kondisi pembaharuan sekarang," jelasnya.

Politisi PKS itu menargetkan, finalisasi Raperda Ponpes paling lambat pada Juni 2021 mendatang.

"Sebulan dua bulan ini setelah lebaranlah kita selesai," katanya.

Idealnya, sambung Budi, apabila daerah sudah memiliki Perda sebagai turunan undang-undang, nantinya lebih mudah secara spesifikasi pengaturan Ponpes.

"Di situ diatur definisi pondok pesantren lebih spesifikasi lagi sehingga pesantren mana yang bisa di akses untuk mendapatkan bantuan pembangunan itu juga lebih spesifik," pungkas Budi.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pimpinan Komisi VIII: Jika Hilal Belum Terlihat, Puasa Disempurnakan 30 Hari
Politik

Pimpinan Komisi VIII: Jika H..

11 Mei 2021 12:17
Sore Ini, Gus Yaqut Pimpin Sidang Isbat Penentuan Awal Syawal 1442 H
Politik

Sore Ini, Gus Yaqut Pimpin S..

11 Mei 2021 11:41
Demokrat: Harusnya Mudik Tidak Dilarang, Cukup Libatkan RT/RW Awasi Masyarakat
Politik

Demokrat: Harusnya Mudik Tid..

11 Mei 2021 11:27
Alvin Lie: Kini Masyarakat Bertanya, Kedatangan TKA Benar Dihentikan Atau Memang Kuota Bulan Ini Sudah Habis?
Politik

Alvin Lie: Kini Masyarakat B..

11 Mei 2021 11:22
Rocky Gerung Setuju MPR Gelar Sidang Istimewa Bahas Jabatan Presiden, Asal…
Politik

Rocky Gerung Setuju MPR Gela..

11 Mei 2021 10:48
Jabatan Ex-Officio Walikota Batam Dianggap Tak Berdampak Positif, Nasdem: Itu Ngibul Saja
Politik

Jabatan Ex-Officio Walikota ..

11 Mei 2021 10:42
Divonis 2 Tahun Penjara, Penyuap Edhy Prabowo Dikirim Ke Lapas Cibinong
Politik

Divonis 2 Tahun Penjara, Pen..

11 Mei 2021 10:08
Pengamat: Kesepakatan Batutulis Bisa Terealisasi 2024, Prabowo Calon Presiden Dan PDIP Dapat Cawapres
Politik

Pengamat: Kesepakatan Batutu..

11 Mei 2021 10:07