Firli Tegaskan Tes Wawasan Kebangsaan Bagi Pegawai KPK Ada Di Tangan BKN

Ketua KPK Firli Bahuri/Net

Tes wawasan kebangsaan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dialihkan statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) diisukan membuat 75 pegawai tidak lolos, termasuk penyidik senior Novel Baswedan.

Materi tes wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dalam tes tersebut, dikabarkan bahwa para pegawai KPK dimintakan pendapatnya mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga LGBT.

Mengenai kabar burung tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menekankan bahwa materi tes wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK yang akan dialihkan statusnya menjadi ASN sesuai dengan UU 19/2019 tentang KPK bukan ranahnya KPK.

"Anda tanya ke BKN karena itu bukan ranah KPK, KPK tidak menyiapkan materi. Materi urusan BKN," singkat Firli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (4/5).

Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana hingga berita ini ditayangkan tidak merespons pertanyaan yang dikirimkan Kantor Berita Politik RMOL melalui pesan WhatsApp.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36