MK: KPK Tidak Perlu Izin Dewas Untuk Menyadap, Menggeledah Dan Menyita Perkara Korupsi

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK)/Net

Izin penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan dari Dewan Pengawas (Dewas) yang ditetapkan dalam UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), inkonstitusional menurut Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu masuk ke dalam putusan MK yang dibacakan dalam sidang uji materil atau Judicial Review (JR) UU 19/2019 yang diajukan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid dan empat pemohon lainnya, di Jakarta Pusat, Selasa (4/5).

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku Ketua Majelis Hakim Konstitusi.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 1 angka 3, Pasal 40 ayat 1, Pasal 40 ayat 2, Pasal 47 ayat 1, dan juga Pasal 12B serta Pasal 37B ayat 1 huruf b UU KPK, inkonstitusional bersyarat.

Pada pertimbangan Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Aswanto dijelaskan, upaya penyadapan dapat dibenarkan secara hukum pada saat diamanatkan oleh UU, dan dilakukan dalam rangka penegakkan hukum.

Dengan melihat Pasal 12B ayat 1 UU KPK yang menetapkan penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewas, MK menilai itu tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dewas yang keberadaannya tidak bersifat hierarkis dengan pimpinan KPK.

Sehingga menurut Mahkamah, Dewas bagian intern dari KPK dan bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Maka keduanya tidak saling membawahi, melainkan berkoordinasi.

"Untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Dewas berwenang melakukan pengawasan terhadap KPK. Tetapi tidak dapat mencapuri kewenangan pro justitia. Oleh karena itu, terhadap Pasal 12B UU 19/2019 telah dinyatakan inkonstitusional," tutur Aswanto dalam sidang.

"Maka, frasa 'dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas' dalam Pasal 12C UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi 'diberitahukan kepada Dewan Pengawas'," sambungnya

Ditambahkan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, bahwa KPK hanya perlu memberitahukan pada Dewas paling lambat 14 hari kerja sejak penyadapan, atau penggeledahan atau penyitaan dilakukan.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan diperlukan izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

"Dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penggeledahan lebih dahulu baru kemudian segera melaprkan untuk mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat," demikian Enny Nurbaningsih.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36