Geledah 3 Rumah Pribadi Azis Syamsuddin, KPK Temukan Barang Terkait Perkara Suap Yang Libatkan Oknum Penyidik KPK

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri/Net

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sebuah rumah yang berkaitan dengan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, terkait dugaan suap yang melibatkan oknum penyidik KPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, penyidik telah selesai melakukan penggeledahan di rumah kediaman pribadi Azis di tiga lokasi berbeda di wilayah Jakarta Selatan pada Senin (3/5).

"Dalam proses penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan barang yang diduga terkait dengan perkara," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (4/5).

Selanjutnya, kata Ali, bukti-bukti tersebut akan segera dilakukan validasi serta verifikasi.

"Untuk segera diajukan penyitaan sebagai bagian dalam berkas perkara dimaksud," pungkas Ali.

Penyidik sebelumnya juga telah melakukan upaya paksa penggeledahan di empat lokasi pada Rabu (28/4). Yaitu di ruang kerja Azis di Gedung DPR RI, rumah dinas Azis di Jalan Denpasar Raya C3/3, dan dua apartemen yang belum diketahui pemiliknya.

Dari penggeledahan itu, penyidik juga menemukan barang bukti berupa dokumen dan barang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

KPK sendiri telah menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Walikota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Ketiganya adalah Stepanus Robin Pattuju (SRP) selaku penyidik KPK; Maskur Husain (MH) selaku pengacara; dan M Syahrial (MS) selaku Walikota Tanjungbalai periode 2016-2021.

Dalam perkembangan perkara ini, penyidik juga telah melarang dan mencegah tiga orang untuk berpergian ke luar negeri. Ketiganya itu adalah Azis Syamsuddin dan dua orang lainnya dari pihak swasta yang diduga berinisial AS dan AG.

KPK telah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri tersebut kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa (27/4) yang berlaku hingga enam bulan ke depan.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36