Mahasiswa Tagih Janji KPK Hukum Mati Koruptor Bansos Covid-19

Mahasiswa minta KPK hukum mati koruptor Bansos Covid-19/Ist

Unjuk rasa digelar belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Mafia Bansos Covid-19 di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/5).

Adapun aksi yang mereka lakukan tak lain untuk mengih janji Ketua KPK, Firli Bahuri menindak tegas koruptor Bansos Covid-19 dengan hukuman mati.

"Kami menagih janji ketua KPK hukum mati koruptor dana Bansos Covid-19," tegas Koordinator Gerakan Mahasiswa Anti Mafia Bansos Covid-19, Emon di lokasi.

Tak hanya menagih janji hukum mati koruptor, mereka juga mendesak KPK memeriksa oknum anggota DPR RI inisial ACH dan pejabat Kemensos inisial PN yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi dana bansos Covid-19 di Kemensos.

Ia mengurai, ACH yang seorang anggota Komisi VIII DPR itu ditengarai mendapat jatah pengadaan paket bahan pokok melalui PT Salakanagara Putranusa Mandiri, yang ia usulkan pada tahap ketujuh penggelontoran bantuan.

"ACH mendapat jatah 25 ribu paket dengan harga Rp 270 ribu per paket. Perusahaan yang diduga terhubung dengan ACH ini ditengarai menerima jatah pengadaan dengan total senilai Rp 6,75 miliar," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya memastikan akan mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus bansos Covid-19 hingga menangkap dan memproses pihak-pihak yang terlibat.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36