Demo Mahasiswa Kaltim, Tagih Janji Kajagung Ungkap Kasus Mangkrak

Perwakilan Front Aksi Mahasiswa (FAM) melakukan audiensi dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) ketika aksi unjuk rasa, Kamis, 22 April/Repro

Mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa (FAM) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (22/4).

Mereka menyuarakan adanya temuan kasus dugaan korupsi yang jalan di tempat atau mangkrak, terkait bantuan sosial (bansos) Yayasan Pendidikan Sendawar senilai Rp 18 miliar pada 2013 silam.

Ketua FAM Kaltim sekaligus Korlap aksi Nazhar saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya melakukan aksi lantaran mempunyai dua tuntutan. Pertama, meminta Kejati Kaltim berupaya mengawal kasus korupsi itu.

Kemudian yang kedua, Nazhar juga menyebutkan permintaan FAM kepada Jaksa Agung RI ST Burhanuddin untuk bertindak sesuai janjinya. Yaitu, akan menuntaskan kasus-kasus mangkrak.

"Kami datang ke sini, terkait instruksi Kejagung (Kejaksaan Agung) untuk penuntasan kasus yang sudah ada terdakwanya, yaitu Prof. Sutedja. Dari aliran dana bansos Rp 18 miliar diketahui ada Rp 4,2 miliar lebih yang menghilang keberadaanya dan entah ke mana larinya," tutur Nazhar, dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (23/4).

Dia menambahkan, aliran dana bansos juga melibatkan tiga yayasan pendidikan di Kalimantan Barat, tetapi hanya satu di antaranya yang keluar sebagai penerima, yakni Sutedja yang saat ini telah berstatus sebagai terdakwa.

Di dalam persidangan, ungkap Nazhar, Sutedja mengungkap fakta kalau aliran dana korupsi tak hanya mengalir kepada dirinya. Sebab ada nama anggota DPRD Kaltim yang juga diduga turut menerima uang tersebut melalui anggota stafnya.

"Staf Ahli Anggota dewan berinisial Y dan B yang mana katanya dana hibah ini di-backup beberapa fraksi yang ada di DPRD Kaltim. Dugaannya mengalir ke PDIP, Hanura dan Demokrat pada waktu itu," ucapnya.

Meski sudah dua inisial anggota dewan yang disebut, namun menurut Nhazar ada tiga nama anggota parlemen Kaltim yang diduga juga terlibat. Hanya saja, tidak semuanya masih berstatus aktif.

"Mengalir ke tiga anggota dewan. Dua sudah tidak aktif, satu masih aktif sampai hari ini," bebernya.

Terpisah menanggapi tuntutan para mahasiswa, pihak Kejati Kaltim yang diwakili Kasi C Bidang Intel Kejati Kaltim, Erwin menyampaikan sudah menerima tuntutan mahasiswa dan akan segera mengambil langkah awal.

"Kita tetap monitor sebagai langkah awal dan menunggu dokumen-dokumennya. Itu baru atau lama yang dijadikan barang bukti di persidangan. Dokumennya itu nanti dinilai dulu, sambil koordinasi dengan proses penanganannya waktu pertama prosesnya," tuturnya.

Erwin mengemukakan, dirinya tak bisa berkata dan berandai terlalu jauh tanpa memastikan dulu dokumen fakta persidangan yang telah disuarakan mahasiswa dari FAM Kaltim ini.

"Yang jelas kami lihat dulu dokumen putusannya sudah pernah ada atau belum. Kalau belum pernah ada tindak lanjutnya, nanti belum tahu ya seperti apa," tuturnya menambahkan.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36