Minta Keadilan, Matoa Golf Harap Perwakilan Pemerintah Bisa Ikut Selesaikan Sengketa Hak Kelola Tanah Dengan Inkopau

Ilustrasi lahan sengketa/RMOL

Sengketa hak kelola tanah antara PT Saranagraha Adisentosa selaku pengelola Mato Golf Nasional, dengan Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau) diharapkan bisa ikut diselesaikan pemerintah.

Penasihat hukum PT Saranagraha Adisentosa, Bambang Hartono menerangkan, pihak Matoa Golf berharap perkara ini bisa selesai tidak hanya melalui jalur hukum perdata yang tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Akan tetapi, ada perwakilan dari pemerintah yang bersifat netral untuk menilai nota perjanjian pengelolaan tanah Matoa Golf yang di dalamnya berisi masa kelola yang dilakukan PT Saranagraha Adisentosa bersama Inkopau.

"Dipanggil (PT Saranagraha Adisentosa dan Inkopau) dengan Menkopolhukam. Atau, yang punya sertifikatnya yaitu Menhankam, panggil duduk bersama. Ini 30 tahun atau 25 tahun (masa pengelolaannya)," ujar Bambang Hartono saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/4).

Menurut Bambang Hartono, perkara yang membuat Matoa Golf dipaksa ditutup oleh pihak Inkopau adalah bukan karena persoalan pembagian laba, sebagaimana yang diberitakan.

Karena beberapa bulan yang lalu pihak Matoa Golf, kata Bambang Hartono telah mengirimkan uang bagi hasil untuk tahun 2021 sekitar Rp 850 juta. Namun katanya, uang tersebut dikembalikan lagi oleh pihak Inkopau dengan alasan belum ada kesepakatan.

"Sebenarnya kalau memang soal perhitungan, kita duduk sama-sama saja. Gimana itu kalau memang tidak dibagikan, kekurangannya di mana? Kan gampang begitu kalau soal pembagian," tuturnya.

Justru, persoalan mendasar yang menjadi penyebab dari perkara ini adalah adanya perbedaan persepsi antara pihak PT Saranagraha Adisentosa dengan Inkopau mengenai masa pengelolaan tanah tersebut.

Di mana, pihak Inkopau menilai berdasarkan nota kesepakatan bahwa hak pengelolaan tanah oleh Matoa Golf hanya 25 tahun. Sementara pihak PT Saranagraha Adisentosa bisa memastikan masa pengelolaan lahan yang ada di wilayah Jakarta Selatan tersebut mencapai 30 tahun.

Bambang Hartono memaparkan, perhitungan 30 tahun pengelola Grand Matoa didapat berdasarkan nota perjanjian yang ditandatanganinya bersama Yayasan Adi Upaya (Yasau) Jakarta yang merupakan Induk Inkopau.

"Yasau itu kan pertama tahun 96 perjanjiannya, sampai dengan tahun 2026. Itu kan 30 tahun. Nah, kemudian di pertengahan jalan Yasau memberikan subtitusi kepada Inkopau, tahun 2008 kalau tidak salah subtitusinya itu," ungkap Bambang Hartono.

"Semua perjanjian dengan Yasau, bukan dengan Inkopau. Inkopau itu hanya mengambilalih, mensubstitusi dari Yasau," sambungnya.

Karena itu, pengelola Matoa Golf hingga kini melihat titik utama permasalahan ada di penafsiran yang berbeda terkait dengan masa pengelolaan lahan yang ada.

Sehingga, Bambang Hartono menilai sikap Inkopau yang sejak Senin (19/4) hingga kini menutup Matoa Golf adalah tidak bijak. Karena, ada dampak yang juga diterima dari para pekerja.

"Yang menjadi masalahsekarang mereka menutup (Matoa Golf), karena punya karyawan 500 (orang). Itu baru karyawannya. Kalau ada dua (anggota keluarganya), itu berarti ada 1.500 tanggungan Saranagraha untuk hidupin orang," paparnya.

"Kita kan juga enggak berani melawan tentara. Kita tunduklah kepada tentara, karena tentara kan bapak kita. Cuman harus bijak menurut saya, jangan main tutup saja begitu," demikian Bambang Hartono.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36