Dugaan Korupsi Dana Ponpes, Kejati Diminta Fokus Periksa Pejabat Biro Kesra Dan Presidium FSPP

Direktur Aliansi Independen Peduli Publik, Uday Suhada dengan Ketua Umum PB Matlaul Anwar, KH Embay Mulya Syarief/Net

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dinilai terlalu fokus pada penetapan tersangka ES terkait dugaan kasus korupsi dana hibah pondok pesantren Rp 117 Miliar. Sebab, ES merupakan warga biasa asal Pandeglang yang tidak terlalu berpengaruh dalam skandal hibah tersebut.

Direktur Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada mengatakan, penetapan tersangka ES harusnya menjadi pintu masuk Kejati membidik peranan pejabat Biro Kesra dan Pemerintahan Provinsi Banten serta Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) yang diduga aktor dibalik kasus korupsi dana hibah Ponpes Rp 117 M.

"Mustahil ES tahu persis Ponpes mana saja yang menerima hibah tanpa data, sedangkan pemilik data adalah Pejabat Kesra Banten. Dan data yang dimiliki Pemprov bersumber dari database FSPP," ujar Uday diberitakan Kantor Berita RMOLBanten, Rabu (21/4).

Uday juga kini mempersoalkan statemen Gubernur belakang yang terkesan membangun citra dengan klaim sebagai pelapor pertama dana Ponpes ke Kejati.

"Pertanyaan muncul, kapan, jam berapa, di mana, bahwa berkas apa, siapa yang menerima Gubernur saat melapor ke Kejati itu? Ayolah, berbohong itu dosa loh. Jauh dari jargon akhlakul karimah," katanya.

Kata Uday, tindakan Gubernur terkesan mencuci tangan sendiri karena yang meneken anggaran hibah Ponpes adalah Gubernur Wahidin Halim, hal itu merujuk pada Pergub 10/2019 tentang Pedoma Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Dalam Pergub itu di pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pemberian hhibah dituangkan dalam NPHD yanh ditandtangani bersama Gubernur dan Penerima hibah.

Kemudian dipasal 8 ayat (2) disebutkan, bahwa evaluasi terhadap permohonan hibah, paling tidak harus dilakukan verifikasi persyaratan administrasi, kesesuaian  permohonan dengan program keguagan, serta melakukan survai ke lokasi.

"Apakah Gubernur telah menjalankan Pergub yang dia buat itu, kan pemberian hibah itu ditandatangi langsung Gubernur dan Penerima. Artinya, benarkah sudah dilakukan verifikasi administrasi, disurvai lokasi oleh Pemprov (Biro Kesra)," ungkap Uday.

Selain Gubernur, Uday menuding FSPP sendiri terus menggulirkan statemen yang terkesan menutupi diri dari kasus hibah, padahal FSPP sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran dana hibah tersebut.

"Bahkan muncul kesan Presedium FAPP tidak bersentuhan dengan Ponpes para penerima hibah, padahal data yang ada di Biro Kesra bersumber dari FSPP," katanya.

"Kejati jangan tutup mata harus fokus pada menyelesaikan masalah ini, Insya Allah persoalan akan terang benderang dengan cepat," demikian Uday.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36