Vonis Lebih Ringan Dari Tuntutan, JC Suharjito Juga Dikabulkan

Sidang Vonis terhadap Suharjito di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat/ RMOL

Permohonan justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerjasama yang diajukan terdakwa Suharjito dalam perkara dugaan suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Hal itu disampaikan Majelis Hakim saat membacakan putusan atau vonis terhadap terdakwa Suharjito selaku pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

"Mengabulkan permohonan terdakwa Suharjito untuk menjadi justice collaborator," ujar Hakim Ketua Albertus Usada, Rabu malam (21/4).

Sementara itu, Hakim Anggota 2 sebelumnya membeberkan alasan permohonan JC tersebut dikabulkan berlandaskan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 4/2011.

"Bahwa terdakwa termasuk salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut yaitu sebagai pelaku tindak pidana korupsi," ujar Hakim anggota 2.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, inisiatif atau kehendak untuk memberikan sesuatu kepada Edhy Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tidak datang dari Suharjito, tetapi datang dari Safri selaku Staf khusus (Stafsus) Edhy.

"Sehingga hal tersebut telah membuktikan bahwa terdakwa bukan lah sebagai pelaku utama," kata Hakim.

Suharjito pun selama persidangan, dianggap Majelis Hakim telah jujur dari segala perbuatan yang dilakukan. Keterangan Suharjito sebagai saksi dalam perkara lain juga dianggap sangat dibutuhkan untuk membuka keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan terdakwa sebagai justice collaborator kiranya patut untuk dikabulkan," terangnya.

Dalam perkara ini, Suharjito divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti memberikan uang sebesar 77 ribu dollar AS dan 26 ribu dollar AS serta uang Rp 706.055.440 kepada Edhy Prabowo melalui Andreau Misanta Pribadi, Amiril Mukminin, Safri, Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36