Hasil Koordinasi Dengan Pemda Di Lampung, KPK Amankan 1.134 Persil Tanah

KPK jalin sinergi dan kolaborasi dengan Pemda di lampung untuk mengamankan aset-aset negara/Ist

Sinergi dan kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pemerintah daerah (Pemda) di Lampung, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan PT PLN (Persero) sukses mengamankan 1.134 persil tanah di wilayah tersebut.  

Dari hasil koordinasi supervisi (Korsup) Pencegahan KPK di Lampung, BPN telah menyerahkan 677 sertifikat tanah Pemda se-Provinsi Lampung dengan total luas 4.241.552 meter persegi senilai total Rp 236,2 miliar. Lalu sebanyak 457 sertifikat dengan total luas 158.714 meter persegi senilai Rp 94,8 miliar milik PLN.

Acara penyerahan ini dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango.

Nawawi turut menyampaikan beberapa hal terkait pentingnya sinergi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan aset untuk mencegah praktik koruptif dan menolong optimalisasi pemanfaatan aset untuk penerimaan negara.

"Kaitannya dengan aset, memerlukan sinergi dalam pengelolaannya antar Pemda dan BPN. KPK melihat ada ruang lahirnya perilaku koruptif dalam pengelolaan aset yang tidak optimal. Di samping itu juga, upaya untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara atau daerah dari pengelolaan aset yang baik," kata Nawawi di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (20/4).

Selain itu, Nawawi juga mengingatkan pentingnya memegang teguh nilai-nilai integritas, selain membangun sistem dan tata kepala yang baik.

Menurut Nawawi, angka tindak pidana korupsi yang terjadi di Lampung cukup tinggi. Karenanya, sambung Nawawi, hal tersebut menjadi tugas Direktorat Korsup KPK bersama Pemda untuk menekannya.

"Apapun sistem yang dibangun, apabila perilaku dan nilai-nilai integritas tidak tertanam pada pribadi, akan sulit memberantas korupsi. KPK berharap upaya-upaya yang dilakukan ke depan lebih dari sekadar meningkatkan angka MCP," jelas Nawawi.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menekankan untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi Pemprov Lampung. Menurutnya, Pemprov Lampung terus berkomitmen dalam berbagai upaya pencegahan korupsi di wilayah Lampung.

"Pembangunan sistem antikorupsi yang komprehensif menjadi suatu yang penting untuk keberlangsungan suatu daerah. Antikorupsi jangan hanya menjadi slogan semata, harus disinergikan oleh seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat. Pemangku kepentingan juga memiliki andil dalam pendidikan antikorupsi," ujar Arinal.

Wakil Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo pun turut menyampaikan bahwa PLN merasa beruntung karena menjadi salah satu BUMN yang diprioritaskan dalam program pembenahan tata kelola aset oleh KPK.

"Banyak dari persil kami yang sudah kami kelola puluhan tahun namun dalam proses sertifikasi, deadlock, gelap, tidak pernah maju-maju. Sedangkan aset-aset tanah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk mengamankan, memelihara, mendayagunakan dalam tugas kami menerangi seluruh negeri. Hingga suatu waktu KPK datang mendampingi," terang Darmawan.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar, dari 1.134 bidang tersebut terdiri dari SHP Pemprov 194 bidang, SHP Pemkab/Pemkot 483 bidang, dan SHGB PT PLN sebanyak 457 bidang.

"Untuk tanah PLN, kerja sama yang saat ini terjalin sudah cukup baik, masih ada 1.500 bidang tapak tower yang harus diselesaikan. Apabila pola koordinasi dan komunikasi ini konsisten dijalankan, saya yakin akhir tahun 2021 dapat tersertifikasi semuanya," jelas Yuniar.

Sedangkan untuk tanah 16 Pemda di Lampung, sambung Yuniar, sampai dengan 19 April 2021, dari total 14.835 total bidang aset Pemda baru 4.742 bidang atau 31,96 persen yang tersertifikasi.

"Oleh karena itu memerlukan inovasi untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah pemda," pungkas Yuniar.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36