Didakwa Terima Rp 32,4 M, Juliari Batubara Langsung Membantah

Eks Mensos Juliari Batubara membantah dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial/RMOL

Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, membantah telah melakukan apa yang didakwakan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Bantahan itu disampaikan Juliari setelah mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan tim JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu siang (21/4).

Dalam perkara ini, Juliari didakwa menerima uang sebesar Rp 1.280.000.000 dari Harry Van Sidabukke dan uang sebesar Rp 1.950.000.000 dari Ardian Iskandar Maddanatja, serta uang sebesar Rp 29.252.000.000 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut dari beberapa penyedia bansos sembako Covid-19 lainnya.

"Mengerti Yang Mulia, namun saya tidak melakukan apa yang didakwakan tersebut," kata Juliari yang hadir langsung dalam persidangan perdana ini.

Meski demikian, Juliari menyerahkan sikapnya atas dakwaan JPU kepada tim penasihat hukumnya. Tim penasihat hukum Juliari menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan JPU.

"Kami tidak akan mengajukan keberatan dengan pertimbangan bahwa, agar supaya perkara ini bisa kita selesaikan dengan cepat Yang Mulia," kata penasihat hukum Juliari, Maqdir Ismail.

Akan tetapi, Maqdir mempersoalkan dakwaan JPU terkait uang senilai Rp 29.252.000.000 yang diterima Juliari melalui Adi dan Joko.

"Di dalam surat dakwaan ini, kita tidak pernah mendengar bahkan dalam proses perkara ini kita tidak mengetahui ada pemberi yang lain, selain dari Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Nah sementara yang 29 ini statusnya sebagai apa? Kalau andai kata ini adalah suap, maka pemberi suapnya itu siapa? Ini yang kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia," jelas Maqdir.

Selain itu, lanjut Maqdir, dalam berita acara yang sudah dibacanya, ada delapan vendor yang mengaku menyerahkan uang senilai Rp 4.280.000.000.

"Kami sampaikan ini Yang Mulia, karena bagaimanapun juga kepentingan kita dalam perkara ini adalah menegakkan keadilan dan kebenaran," kata Maqdir.

Menanggapi itu, JPU menilai bahwa dakwaan akan dibuktikan pada sidang selanjutnya, dalam sidang pembuktian pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36