Dituntut 4 Tahun Penjara, Permohonan Justice Collaborator Harry Van Sidabukke Belum Direstui

Suasana sidang terdakwa Harry Van Sidabukke di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat/RMOL

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan terdakwa Harry Van Sidabukke, pihak pemberi suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Saat membacakan surat tuntutan, tim JPU KPK menanggapi permohonan Harry yang mengajukan surat tertanggal 12 April 2021 sebagai JC atau saksi pelaku yang bekerja sama.

Menurut JPU, pihaknya memperhatikan surat edaran Mahkamah Agung (MA) 4/2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau JC dan peraturan Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LSPK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama yang pada pokoknya bahwa mensyaratkan seorang pelaku pidana yang akan menjadi JC harus memenuhi beberapa persyaratan utama.

"Dengan menggunakan parameter-parameter tersebut yang disandingkan dengan keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan, Penuntut Umum berkesimpulan pemberian status justice collaborator belum dapat diberikan dalam perkara a quo," ujar Jaksa M. Nur Azis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (19/4).

Harry juga dianggap belum memberikan keterangan signifikan terkait peran atau keterlibatan pihak lain atau kesediaan Harry membongkar pelaku tipikor lainnya atau perkara yang lebih besar dalam perkara a quo.

"Di samping itu, konsistensi terdakwa dalam memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara yang sama (dengan terdakwa berbeda) belum dapat diketahui karena terdakwa belum diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa lainnya (penerima suap)," kata Jaksa.

Konsistensi Harry dianggap sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan peran Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono serta pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara bansos sembako Covid-19.

"Namun demikian, apabila di kemudian hari terdakwa dapat memberikan keterangan yang signifikan dalam kejahatan yang diperbuatnya dan pelaku lainnya yang lebih besar, Penuntut Umum akan mempertimbangkannya," pungkas Jaksa.

Harry dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan karena dianggap terbukti memberikan uang komitmen fee sebesar Rp 1.280.000.000 kepada Juliari saat menjabat sebagai Menteri Sosial melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko.

Pemberian uang itu bertujuan agar Harry melalui PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude menjadi penyedia bansos sembako Covid-19.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36