Jaksa KPK: Hartono Laras Dan Pepen Nazaruddin Turut Menikmati Uang Komitmen Fee Dari Penyedia Bansos

Suasana persidangan kasus korupsi bansos/RMOL

Dua pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) disebut turut menikmati hasil uang komitmen fee dari para penyedia bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Dua pejabat yang dimaksud adalah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Hartono Laras dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (LinJamsos) Kemensos, Pepen Nazaruddin.

Hal itu terungkap saat tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan analisa fakta hukum dan alat-alat bukti saat membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Ardian Iskandar Maddanatja selaku Direktur Utama (Dirut) PT Tigapilar Agro Utama (TAU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/4).

Dalam sidang ini, Ardian dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan karena dianggap terbukti memberikan uang komitmen fee sebesar Rp 1.950.000.000 kepada Juliari Peter Batubara saat menjabat sebagai Menteri Sosial melalui Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos.

"Bahwa di dalam persidangan juga telah dapat dibuktikan pemberian yang fee dari terdakwa (Ardian) dan para penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial sembako Covid-19 yang telah dikumpulkan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono atas perintah Juliari Peter Batubara tersebut telah dibagikan atau dipergunakan guna kepentingan Juliari Peter Batubara," ujar Jaksa M. Nur Azis.

Selain itu, kata Jaksa Azis, uang komitmen fee yang telah dikumpulkan itu juga dibagikan atau dipergunakan guna kepentingan beberapa pejabat pada Kemensos.

Antara lain, Hartono, Pepen Nazaruddin, Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono serta anggota tim teknis yakni Robbin Saputra, Rizki Maulana, Iskandar, Firmansyah.

Tak hanya itu, uang itu juga digunakan untuk kepentingan operasional kantor Kemensos. Diantaranya, untuk biaya akomodasi sewa pesawat pribadi, biaya monitoring evaluasi (monev), biaya honor-honor lainnya, biaya ATK kantor dan biaya beberapa acara di Kemensos.

"Fakta ini juga didukung dengan adanya barang bukti berupa uang (barang bukti 216 sampai dengan 225) yang telah disita dari Matheus Joko Santoso yang merupakan uang hasil penerimaan fee dari terdakwa (Ardian) dan para penyedia barang lainnya. Barang bukti menguatkan bahwa pengumpulan fee atas perintah Juliari Peter Batubara tersebut benar adanya," pungkas Jaksa Azis.

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36