Chudry Sitompul: Perkara Syahganda-Jumhur Adalah Satu Fenomena Antitesis Antara Konsep Demokrasi Dengan Rule Of Law

pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul (tengah berbaju batik coklat)/Net

Perkara hukum yang tengah dihadapi dua Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) , Syahganda Ninggolan dan Jumhur Hidayat, mengundang pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul untuk ikut berpendapat.

Pasalnya, perkara ini menurutnya menarik untuk ditelaah secara akademis dan ilmiah yang terkait dengan kerangka hukum Indonesia kaiatannya engan konsep demokrasi.

Dia menuturkan, berdasarkan pengkajian hukum dan demokrasi, perkara dua tokoh itu ditemukan satu kesimpulan mendasar, yaitu ada satu fenomena baru yang muncul di masa pemerintahan sekarang ini..

"Peradilan Syahganda ini menarik secara akdemis. Kenapa? Karena di dalam peradilan ini nampak ada satu fenomena antitesis antara konsep demokrasi dengan konsep negara hukum atau konsep rule of law," ujar Chudry saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/4).

Secara teoritis, Chudry menjelaskan konsep demokrasi dan konsep rule of law saling melengkapi. Bahkan menurutnya, rule of law seharusnya adalah demokrasi itu sendiri.

Sebabnya, jika melihat unsur-unsur demokrasi mulai dari kedaulatan rakyat, melindungi hak asasi manusia, pemerintahan atau kekuasaan yang terbatas dan pemilihan umum, kesemuannya tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat.

"Dan di dalam demokrasi itu, aktor dalam bernegara selain tiga cabang kekuasan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), di dalam demokrasi yang modern ada aktor lain, yaitu media dan masyarakat sipil," paparnya.

Sehingga dari situ, Chudry menilai bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi sekaligus negara hukum seharusnya dalam kasus Syahganda-Jumhur bisa memberikan perindungan hak asasi, yang salah satunya mengenai kebebasan menyampaikan pendapat.

"Tidak bisa tujuannya hanya untuk penegakan hukum saja, tapi juga memberikan rasa keadilan. Prinsip ini, penegakkan keadilan diatur dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman," ucap Chudry.

Di dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, Chudry berharap prinsip-prinsip hukum di dalamnya bisa dilakukan hakim yang menangani kasus Syahganda dan Jumhur.

Di mana hal itu adalah, wajib bagi hakim menggali dan memelihara rasa keadilan yang ada di masyarakat. Misalnya terkait kasus Syahganda yang dituntut hukuman 6 tahun penjara karena dinilai melanggar Pasal 14 ayat 1 UU 1/1946 tentang KUHP.

"Jadi secara normatif, UUD 1945 sudah mengatur mengenai suatu kebebasan orang untuk menyatakan pendapat," tuturnya.

"Nah, kalau terjadi perbedaan mengenai kebebesan berpendapat itu, kalau ada warga harus diadili atau didakwa melanggar uu, maka harus hakim yang ada di peradilan wajib menggali dan menjaga rasa keadilan yang ada di masyarakat," demikian Chudry menambahkan.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36