Sekeras Apa Pun Hukumannya, Teroris Sulit Kapok Karena Menyangkut Keyakinan

Ilustrasi terorisme/RMOLNetwork

Regulasi penanganan terorisme di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup baik, namun sosialisasi dan edukasi tetap perlu dilakukan kepada masyarakat luas.

Hal tersebut dikatakan mantan Pimpinan Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas saat menjadi pembicara seminar nasional bertema 'Refleksi regulasi anti terorisme ditinjau dari stabilitas keamanan negara' secara daring oleh Divisi Kajian Strategis dan Advokasi Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI).

Menurutnya, perihal pemberantasan terorisme bukan cuma masalah undang-undang, tetapi masalah kepekaan masyarakat. Untuk itu, guna penyempurnaan pemberantasan terorisme, perlu adanya sosialisasi dan edukasi regulasi Perpres 7/2021.

Ia pun membocorkan, masifnya peristiwa terorisme di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu sebuah keyakinan pelaku terorisme dalam melakukan pergerakan.

"Mau sekeras apa pun undang-undangnya, mereka tidak akan kapok karena semua ini perihal keyakinan," jelasnya diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (18/4).

Sementara itu, pakar intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati mengatakan, penanganan terorisme tidak cukup hanya dilakukan dengan menggelar seminar, melainkan perlu adanya implementasi dari regulasi sehingga dapat bernilai efektif untuk memberantas terorisme di Indonesia.

"Beberapa regulasi anti terorisme sudah cukup dan baik, tetapi perihal penanganan pada regulasi terorisme tersebut perlu diperluas dari berbagai sektor, terlebih masyarakat perlu juga diberikan peran dalam penanganan," ujarnya.

Senanda dengan itu, Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwanauga  mengatakan, penanganan teroris tidak hanya dilihat norma-normanya saja, tetapi perihal impelentasinya.

"Adanya Perpres 7/2021, pemerintah dan negara telah merespon untuk ciptakan rasa aman di negara ini dari teroris," ungkapnya.

Berkaitan nomenklatur regulasi anti terorisme, harusnya bukan lagi ‘tindak pidana terorism’ tetapi ‘pemberantasan terorisme’ karena orientasinya sudah berpindah yang awalnya mengganti ideologi menjadi pelenyapan NKRI.

Sementara itu, Ketua IMMH UI Fahmi Zakky menyampaikan, perlu adanya refleksi regulasi anti terorisme dengan meninjau beberapa faktor-faktor internal dan eksternal juga menilai dari efektifitas baik dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

"Mengingat peristiwa terorisme masih berjalan masif, terlebih belum lama ini terdapat kejadian teror di Gereja Katedral, Makassar Sulawesi selatan pada 28 Maret 2021," pungkasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36