Ditunjuk Kejati Maluku Utara Jadi Saksi Ahli, Fahri Bachmid Jelaskan Aspek Hukum Penetapan Tersangka Reza ST

Fahri Bachmid/Net

Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menunjuk Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, Fahri Bachmid sebagai saksi Ahli dalam sidang praperadilan Reza ST.

Reza ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan nautika kapal kenangkap ikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2019.

“Iya benar saya diminta sebagai saksi ahli dalam persidangan praperadilan dimaksud oleh termohon yaitu pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan berdasarkan hal itu, pada hari Jumat (16/4) saya telah memberikan keterangan ahli dihadapan persidangan, ujar Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/4).

Fahri menyampaikan sidang praperadilan digelar di Pengadilan Negeri Ternate. Dalam persidangan itu, dia menerangkan dan menyampaikan kepada hakim tunggal bahwa penetepan tersangka kepada Reza secara konstitusional tepat dan sejalan dengan prinsip hukum acara yang berlaku.

“Praperadilan sejatinya merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus persoalan yang berhubungan dengan kewenangan upaya paksa dari aparat penegak hukum, termasuk pula masalah ganti rugi. Praperadilan didesain untuk memberikan perlindungan pada masa prapersidangan bagi tersangka atau orang lain yang merasa haknya dilanggar oleh kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum,” terangnya.

Namun demikin, menurut Fahri, praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara. Secara eksplisit hal tersebut diatur dalam KUHAP pasal 82 ayat (1) huruf d. yang menyatakan bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.

Menurutnya, pengaturan itu menunjukkan bahwa ada dimensi dan jurisdiksi yang berbeda dari praperadilan yang membedakannya dengan pemeriksaan pokok perkara.

“Secara langsung praperadilan juga hanya ditujukan untuk memeriksa aspek 'formil belaka' dan tidak dimaksudkan untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara, sebab pokok perkara atau persoalan substansial dari perkara itu adalah ranah atau yurisdiksi dari pemeriksaan persidangan oleh majelis hakim, bukan oleh lembaga praperadilan, itu hukumnya yang telah didesain seperti itu,” jelasnya.

Untuk kewenangan lembaga praperadilan, Fahri menyampaikan aspek yang diperiksa terbatas pada konteks sah atau tidaknya suatu upaya paksa dan tidak berhubungan pada pmeriksaan pokok perkara.

Untuk kewenangan baru praperadilan yaitu memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016. Bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa sah tidaknya penetapan tersangka hanya dinilai berdasarkan “aspek formil” melalui paling sedikit dua alat bukti yang sah.

“Secara praktik dan teori yang dimaksud 'aspek formil' adalah aspek perolehan dan validitas alat bukti," katanya.

"Itulah mengapa putusanpPraperadilan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk kembali menetapkan seseorang menjadi tersangka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perma 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sepanjang penyidik yakin dan memiliki 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur," jelasnya lagi.

Menurutnya, seluruh tindakan penyidik Kejati Maluku Utara dalam melakukan tahapan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan menetapkan [emohon sebagai tersangka hakikatnya telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 8 September 2016, Jo. Putusan MK RI No. 42/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017, Jo. Putusan MK RI No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017.

“Dengan demikian, proses ini telah memiliki derajat konstitusional yang memadai, serta memenuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam UU RI 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” pungkasnya..

Kasus yang menjerat Reza selaku Ketua Pokja I untuk pengadaan nautika kapal penangkap ikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA 2019 diawali dari suatu gugaan bahwa proses lelang pengadaan barang dan jasa yang diatur dan diarahkan kepada PT Tamanlarea Karsatama sebagai pemenang tender.

Penetapan tersangka karena Reza diduga tidak melakukan proses pelelangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan peraturan LKPP 9/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36