Jubir KPK: Tersangka Korupsi Dan TPPU Dalam Perkara Eks Petinggi Lippo Group Eddy Sindoro Sudah Ditetapkan

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sudah menetapkan tersangka baru dalam pengembangan perkara pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) 2012-2016 yang menjerat mantan Presiden Komisaris PT Lippo Group, Eddy Sindoro.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, saat ini KPK telah menaikkan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari Eddy Sindoro setelah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dari fakta-fakta penyidikan maupun persidangan.

"Selain itu, juga telah dilakukan penyidikan dalam dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU)" ujar Ali kepada wartawan, Jumat (16/4).

Penerapan TPPU itu kata Ali, dikarenakan ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis, seperti properti maupun aset lainnya.

"Apabila kegiatan penyidikan telah cukup, KPK akan menginformasikan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian kami memastikan setiap perkembangan mengenai kegiatan penyidikan perkara ini akan selalu sampaikan kepada masyarakat," pungkas Ali.

Dalam kasus Eddy Sindoro sendiri sebelumnya juga telah dikembangkan oleh penyidik KPK dan menjerat Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono serta Hiendra Soenjoto selaku Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT).

Sementara itu, Eddy Sindoro telah divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan pada Rabu, 6 Maret 2019.

Eddy Sindoro terbukti memberikan uang sebesar Rp 150 juta dan 50 ribu dolar AS kepada panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Pemberian uang itu bertujuan agar Edy Nasution menunda proses pelaksanaan anmaning atau penundaan eksekusi terhadap PT Metropolitanmembe Tirta Perdana (MTP).

Suap itu pun juga sebagai pelicin agar Edy Nasution menerima pendaftaran peninjauan kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) meskipun sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh UU.

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36