Bareskrim Didesak Tetapkan Cik Ujang Tersangka Jual Beli Ijazah

Aliansi Pemuda Mahasiswa (API) Peduli Pendidikan meminta Bareskrim Polri tetapkan Bupati Lahat Cik Ujang tersangka kasus jual beli ijazah/Ist

Bareskrim Polri diminta segera menaikkan status hukum Bupati Lahat, Cik Ujang dalam kasus dugaan jual beli ijazah dan penggunaan gelar tanpa hak yang sebelumnya telah diproses.

Desakan tersebut disampaikan Aliansi Pemuda Mahasiswa (API) Peduli Pendidikan lantaran hingga kini, proses hukum tersebut terkesan mandek. API Peduli Pendidikan sendiri sempat menggelar aksi demonstrasi di depan Mabes Polri, Jakarta, Senin kemarin (12/4).

"Proses hukum Cik Ujang belum ada kemajuan berarti sehingga menimbulkan syak wasangka di publik, apa sebenarnya yang terjadi dengan lambatnya proses penyidikan ini? Kasus ini sangat menyita perhatian masyarakat, karena menyangkut pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat,” tegas Jubir API Peduli Pendidikan, Harda Belly kepada wartawan, Selasa (13/4).

Ia berharap, kasus ijazah Cik Ujang benar-benar diproses transparan sesuai tagline Kapolri Jenderal Listyo Sigit, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan (Presisi).

Selain segera menetapkan tersangka, Bareskrim Polri juga diminta membuka gelar perkara secara terbuka yang melibatkan berbagai pihak, baik dari Universitas Sjakhyakirti Palembang sebagai penerbit ijazah S1 hukum pada 2013 lalu, Kemendikbud, dan pelapor sehingga menjadi terang-benderang.

Harda Belly mengurai kronologi pelaporan kasus tersebut hingga telah berjalan selama sekitar 2 tahun. Kasus dugaan jual beli ijazah dan pengunaan gelar tanpa hak Cik Ujang telah diusut Bareskrim sejak dilaporkan oleh FNJI Maret 2019 lalu.

Kemudian pada 17 Januari 2020, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) Nomor: SP2.Lid/01/I/2020/DitTipidum yang ditandatangani Kasubdit IV/POLDOK, Kombes Djuhandani Rahardjo Puro.

Pada 6 April 2020, kata Harda, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud melalui surat Nomor: 461/E2/TU/2020 yang ditandatangani Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Aris Junaidi setelah melakukan investigasi menetapkan ijazah yang dikeluarkan Universitas Sjakhyakirti atas nama Cik Ujang tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karier/penyetaraan bagi pegawai negeri.

"Lalu pada 4 November 2020, sejumlah organisasi aktivis mahasiswa kembali melaporkan Cik Ujang ke Mabes Polri dengan malampirkan bukti baru dari Ditjen Dikti Kemendikbud soal ketidakabsahan ijazah Cik Ujang. Mereka adalah HMI Sumbagsel, DPD IMM Sumsel, KMHDI Sumsel Sumsel dan GMKI Palembang,” tutup Harda.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36