Rencana Penggeledahan Diduga Bocor, Begini Penjelasan Dewas KPK

Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean/Repro

Kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan bukti dalam penggeledahan di dua lokasi terkait kasus dugaan suap Ditjen Pajak di Kalimantan Selatan, memunculkan dugaan adanya kebocoran informasi penggeledahan.

Menanggapi jal tersebut, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, memastikan informasi dugaan adanya kebocoran info harus diusut.

"Ya, harus diusut," kata Tumpak kepada wartawan, Sabtu (10/4).

Ditambahkan Tumpak, informasi awal tetap dibutuhkan mengenai dugaan kebocoran ini. Termasuk pihak yang diduga membocorkan.

"Namun tentunya perlu ada informasi-informasi awal tentang siapa yang membocorkan," tambahnya.

Dugaan adanya kebocoran info itu sebelumnya diapungkan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman.

"Misalnya ada yang menduga informasi bocor, ya memang kebocoran informasi sangat mungkin terjadi. Apakah itu yang menjadi penyebab? Saya tidak tahu, tapi yang namanya proses hukum bahwa kebocoran informasi itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi," ucap Zaenur, Sabtu (10/4).

Menurut Zaenur, KPK harus melakukan evaluasi mengapa tak ada bukti yang ditemukan di lokasi penggeledahan. Menurutnya, jeda waktu penggeledahan antara satu tempat dengan tempat lain yang terlalu lama bisa memicu kebocoran informasi.

"Kalau dilihat dari kasus dugaan suap pajak ini memang sepertinya terdapat jeda waktu yang cukup panjang, antara penggeledahan di satu tempat dan tempat lain, dan ini menjadi pertanyaan Pukat mengapa terdapat jeda waktu yang panjang. Sehingga, ketika dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan bukti apa pun," tegasnya.

Tudingan adanya dugaan kebocoran info juga dimunculkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Mereka meminta Dewas KPK melacak siapa saja yang mengetahui informasi penggeledahan itu. Sebab, Dewas punya kewenangan terkait penggeledahan.

"Ini kalau penyidik itu coba dilacak informasi itu kira-kira diketahui siapa saja dan diduga bocor pada pihak perusahaan itu dan menghilangkan itu harus dicari dugaan adanya kebocoran," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

"Dewan Pengawas harus melakukan pertanggungjawaban secara menyeluruh sebagai tugas Dewan Pengawas bukan hanya mengizinkan penggeledahan tapi juga memastikan penggeldahan dengan benar. Yang benar salah satunya ada kerahasiaan sehingga tidak bocor kepada pihak yang mau digeledah," tambahnya.

Tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di dua lokasi terkait dugaan suap Ditjen Pajak Kementerian Keuangan di Kalsel pada Jumat kemarin (9/4). Yaitu di kantor PT Jhonlin Baratama dan sebuah lokasi di Kecamatan Hambalang, Kabupaten Kotabaru, Kalsel.

Namun, KPK tidak menemukan barang bukti yang dicari. Hal tersebut diduga karena barang bukti telah sengaja dihilangkan oleh mereka yang berkepentingan dalam kasus ini.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36