Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang

Sekjen Partai Berkarya Andi Picunang/Net

Sekjen Partai Berkarya versi Munaslub, Badaruddin Andi Picunang dipolisikan oleh kader Partai Berkarya atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan ke Polda Metro Jaya.

Korban sekaligus pelapor, Abdul Sarif yang merupakan Ketua Partai Berkarya Di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini merasa ditipu oleh Andi lantaran telah menyetorkan sejumlah uang agar Surat Keputusan (SK) Kepengurusan bisa didapat.

Menanggapi hal tersebut, Andi justru menuding Abdul Sarif telah melakukan pencemaran nama baik, kendati ia mempersilahkan jalur hukum yang telah diambil.

"Wah, itu pencemaran nama baik, silahkan saja diteruskan laporannya, itu hak semua orang," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/4).

Disisi lain Andi mengklaim kalau pelaporan yang dibuat belum tentu benar seperti yang dituduhkan. Ia curiga ada upaya menjelekan citra partai Berkarya.

"Cuma jangan buat laporan yang belum tentu benar adanya dan disebar ke publik. Ini ada apa? Bisa jadi ini oknum mau mengkerdilkan partai," tandas Andi.

Kuasa hukum korban, Mohammad Taufiqurrahman menjelaskan, dugaan penipuan yang dilakukan Andi Picunang ialah bermoduskan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan. Tudingan itu ditepis Andi, yang berbalik menuding jika pelapor merupakan kader yang tidak berprestasi, sehingga SK Kepengurusan tidak dikeluarkan.

"Justru dia minta SK untuk ditawar-tawarkan ke orang-orang di NTB. Ini yang kita tidak mau," ujarnya.

Terkait adanya mahar atau sejumlah uang, Andi tak menampik. Namun ia membantah dirinya yang meminta

"Lagian kita tidak minta, beliau sendiri yang serahkan ke anak-anak (admin kantor). Ia, dia mau jadi ketua DPW tapi tidak layak. Kita tolak, dia memang ada kontribusi ke partai tapi sudah dibalikkan sama anak- anak," ungkap Andi.

Dalam laporannya, ia menyangkakan Andi Picunang dengan pasal 378 junto 372 KUHP. Laporan Abdul Sarif  diterima oleh Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT) dengan Nomor LP/1811/IV/YAN.2.5/2021/PMJ tertanggal 5 April 2021.

EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 12 Saksi Di Sidang Edhy Prabowo Dkk
Hukum

Hari Ini, JPU KPK Hadirkan 1..

11 Mei 2021 11:11
Rio Capella Ungkit Kasus Bibit, Chandra, Dan Samad Yang Tanpa Kontrol Saat Pimpin KPK
Hukum

Rio Capella Ungkit Kasus Bib..

11 Mei 2021 10:29
Sidang Tes Swab, Habib Rizieq Hadirkan Ketum PA 212 Jadi Saksi Meringankan
Hukum

Sidang Tes Swab, Habib Rizie..

11 Mei 2021 08:56
Said Salahudin Serukan Pemohon Sengketa PSU Di MK Tuntut KPU, Jika Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum
Hukum

Said Salahudin Serukan Pemoh..

11 Mei 2021 05:57
Kenapa PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat? Begini Penjelasan Jubir MK
Hukum

Kenapa PSU Pilkada 2020 Kemb..

11 Mei 2021 02:29
Ahli Pidana Nilai Program Kapolri Listyo Bangun Format Polisi Masa Depan
Hukum

Ahli Pidana Nilai Program Ka..

10 Mei 2021 22:01
Tertangkap KPK-Bareskrim Polri, Bupati Nganjuk Berlakukan Tarif Jabatan Mulai Mulai Rp 10 Juta Sampai Rp 150 Juta
Hukum

Tertangkap KPK-Bareskrim Pol..

10 Mei 2021 18:55
Besok, Bupati Nganjuk Novi Rahman Dan 6 Tersangka Lainnya Akan Dipampang Di Bareskrim Polri
Hukum

Besok, Bupati Nganjuk Novi R..

10 Mei 2021 18:36