Berkas Perkara Diterima PN Tipikor Jakarta, Edhy Prabowo Cs Segera Diadili

Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo terjerat kasu dugaan suap benur/RMOL

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima berkas perkara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dkk.

Humas PN Jakpus, Bambang Nurcahyono mengatakan, pihaknya telah menerima limpahan berkas perkara Terdakwa Edhy Prabowo dkk pada hari ini, Kamis (8/4).

Kata Bambang, ada 3 berkas perkara displiting. Artinya, pemisahan berkas perkara pidana.

"Mantan Menteri KKP Edi Prabowo terdiri 1 Berkas Perkara No.26/Pid.Sus.TPK/2021/, untuk terdakwa Amiril Mukminin, Siswandi dan Ainul Fagih ada dalam 1 Berkas Perkara No. 28/Pid.Sus.TPK/2021 dan untuk terdakwa Andreau Misanta dan Safri dalam 1 berkas perkara No.27/Pid.Sus.TPK/2021," ujar Bambang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (8/4).

Selanjutnya kata Bambang, Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini adalah, Hakim Albertus Usada sebagai Ketua Majelis Hakim dan didampingi dua hakim anggota, yaitu Suparman Nyompa dan Ali Muhtarom.
Dijelaskan Bambang, surat dakwaan yang disusun Jaksa juga berbeda-beda.

"Yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 12.A UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65  ayat (1) KUHP ATAU Dakwaan Kedua melanggar Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP," jelas Bambang.

Sementara itu, untuk penahanan dan penentuan hari sidang pertama kata Bambang, sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim.

"Para terdakwa kasus Benur Udang Lobster tersebut di atas, ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan sampai saat ini juga di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

TWK Pegawai KPK Memang ‘Lebih Berat’, Ini Penjelasan BKN
Hukum

TWK Pegawai KPK Memang ‘Le..

09 Mei 2021 10:16
Pendapat Giri Suprapdiono, Isu Taliban Framing Untuk Pojokkan KPK
Hukum

Pendapat Giri Suprapdiono, I..

08 Mei 2021 18:45
Jaksa Penyidik Jiwasraya Diadukan Ke Jamwas, Diduga Langgar Kode Etik
Hukum

Jaksa Penyidik Jiwasraya Dia..

08 Mei 2021 10:19
WNA China Masuk Indonesia Saat Pelarangan Mudik Dan Pengetatan Perbatasan, Apa Kata Pihak Keimigrasian?
Hukum

WNA China Masuk Indonesia Sa..

08 Mei 2021 02:00
KPK Hanya Usulkan Pegawai, Tapi 5 Lembaga Negara Ini Yang Digandeng BKN Ikut Laksanakan Asesmen TWK
Hukum

KPK Hanya Usulkan Pegawai, T..

08 Mei 2021 00:52
Mediasi Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Anak Usaha Wilmar Group Rp 939 M
Hukum

Mediasi Belum Tercapai, Fara..

07 Mei 2021 22:57
Azis Syamsuddin Absen Panggilan KPK, Cemas Jumat Keramat Atau Takut Bukti Valid?
Hukum

Azis Syamsuddin Absen Panggi..

07 Mei 2021 22:19
Meski Dibuat BKN, KPK Pastikan Tetap Terima Kritik Soal Relevansi Materi TWK
Hukum

Meski Dibuat BKN, KPK Pastik..

07 Mei 2021 18:36