Gatot Nurmantyo Ke Hakim Kasus Syahganda: Apabila Putusannya Berdasarkan Pesanan, Mereka Anggap Manusia Tuhan

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo/RMOL

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo menghadiri sidang lanjutan terdakwa Syahganda Nainggolan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Kamis (8/4).

Dalam kesempatan tersebut, Gatot ditemani satu presidium KAMI lainnya, yaitu Rohmat Wahab dan sejumlah Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM).

Saat ditemui usai persidangan, mantan Panglima TNI ini menekankan tugas hakim yang termaktub di dalam Pasal 2 ayat (1) UU 48/2009.

"Tenaga kehakimanan jelas diterangkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa," ujar Gatot ditemui Kantor Berita Politik RMOL di ruang Cakra I PN Depok.

Gatot menuturkan, aturan kehakiman itu mengandung makna peradilan tidak boleh dipengaruhi atau berdasarkan pesanan. Karena menurutnya, pengadilan dan hakim adalah perwujudan wakil Tuhan di dunia.

"Maka pertanggungjawaban keputusan ini bukan hanya kepada masyarakat atau publik, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa di akhir zaman nanti," tegasnya.

Maka dari itu, Gatot berharap hakim yang menangani kasus Syahganda ini bisa bersikap adil dan objektif melihat fakta-fakta yang ada di dalam persidangan.
 
"Apabila keputusan murni berdasarkan fakta hukum yang ada, dan keputusan itu tidak dipengaruhi oleh siapapun juga, saya yakin itu adalah yanag paling benar," ucapnya.

"Tetapi, apabila keputusan itu berdasarkan pesanan atau pengaruh, ataupun ancaman dari manusia, seperti yang saya katakan tadi bahwa yang mulia hakim menganggap manusia itu sebagai Tuhannya, tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa," demikian Gatot Nurmantyo menutup.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

TWK Pegawai KPK Memang ‘Lebih Berat’, Ini Penjelasan BKN
Hukum

TWK Pegawai KPK Memang ‘Le..

09 Mei 2021 10:16
Pendapat Giri Suprapdiono, Isu Taliban Framing Untuk Pojokkan KPK
Hukum

Pendapat Giri Suprapdiono, I..

08 Mei 2021 18:45
Jaksa Penyidik Jiwasraya Diadukan Ke Jamwas, Diduga Langgar Kode Etik
Hukum

Jaksa Penyidik Jiwasraya Dia..

08 Mei 2021 10:19
WNA China Masuk Indonesia Saat Pelarangan Mudik Dan Pengetatan Perbatasan, Apa Kata Pihak Keimigrasian?
Hukum

WNA China Masuk Indonesia Sa..

08 Mei 2021 02:00
KPK Hanya Usulkan Pegawai, Tapi 5 Lembaga Negara Ini Yang Digandeng BKN Ikut Laksanakan Asesmen TWK
Hukum

KPK Hanya Usulkan Pegawai, T..

08 Mei 2021 00:52
Mediasi Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Anak Usaha Wilmar Group Rp 939 M
Hukum

Mediasi Belum Tercapai, Fara..

07 Mei 2021 22:57
Azis Syamsuddin Absen Panggilan KPK, Cemas Jumat Keramat Atau Takut Bukti Valid?
Hukum

Azis Syamsuddin Absen Panggi..

07 Mei 2021 22:19
Meski Dibuat BKN, KPK Pastikan Tetap Terima Kritik Soal Relevansi Materi TWK
Hukum

Meski Dibuat BKN, KPK Pastik..

07 Mei 2021 18:36