Nyatakan Pembelaan, Syahganda Nainggolan Sebut Jaksa Tidak Berpengalaman

Suasan sidang pembacaan pledoi oleh Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan (dalam layar projector paling kiri atas), di PN Depok, Kamis, 8 April/RMOL

Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan membacakan pembelaan atau pledoinya, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Kamis (8/4).

Dalam pledoinya, Syahganda mengatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 terkait penyebaran berita bohong dan berakibat keonaran yang dituduhkan kepadanya tidak sesuai dengan  impian Reformasi Mahasiswa 98 dan perkembangan teknolgi digital.

Karena menurutnya, reformasi ingin menjadikan rakyat tidak tinggal duduk berpangku tangan lalu Negara mencekoki mulut-mulut lapar mereka. Tetapi, menginginkan demokrasi berlandasakan pada empat hal penting yang dihasilkan dari kesepakatan reformasi.

"Empat hal penting yang dihasilkan dari Kesepakatan Reformasi 98 yaitu, partai politik yang komit terhadap konstituennya, media massa yang bebas, Civil Society yang kuat dan Rule of Law atau supermasi hukum yang berbasis pada human rights," kata Syahganda menjelaskan.

Bahkan di era digital sekarang ini, Syahganda melihat peluang bagi masyarakat untuk melakukan konsolidasi ide-ide dan juga gagasan semakian terbuka.

Dia memberikan contoh era keterbukaan dan kebebesan ruang digital di negara maju di Eropa yakni Perancis. Syahganda menyebutkan, satu kejadian ketika Presiden Macron, berusaha mempengaruhi pemilik Facebook dan Google untuk memata-matai (Surveillance) atau meredam gerakan Civil Society.

Namun katanya, perusahaan besar teknologi digital (Big-tech) tersebut justru mengabaikannya. Selain itu, ada juga kejadian lain yang disebutkan Syahganda, ketika eks Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Twitter tapi akhirnya akunnya di delete.

"Jika Big-tech di negara maju bersikap mendukung demokrasi, kemungkinan berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia. Ini membutuhkan komitmen kita bersama, apakah kehadiran media sosial dapat mendorong demokrasi atau mematikan demokrasi?" ucapnya.

Dari uraian itulah Syahganda memandang tuduhan kejahatan terhadapnya di dunia media sosial Twitter tidak relevan. Karena disamping tidak sesuai dengan iklim demokrasi di dunia, juga tidak relevan dengan undang-undang yang digunakan jaksa.

Syahganda berpandangan secara substansial, UU ini tidak layak digunakan karena mengadopsi hukum militer Belanda. Sehingga dia berkesimpulan, jaksa tidak mengerti menerapkan pasal-pasal tersebut untuk menarik benang merah konteks revolusi kemerdekaan pada tahun 1946-1948, yang masyarakatnya hidup tanpa media komunikasi yang secanggih zaman milenial penuh digitalisasi sekarang ini.

"Memakai Undang-Undang (UU) ini pada kasus saya sebenarnya sangatlah memilukan. Apalagi para JPU bertanya kepada para ahli yang hadir di persidangan 'kapan sih UU Nomor 1 tahun 1946 ini digunakan?', 'Apakah pasal 14 ayat (1) itu delik formil atau materil', tanya jaksa lagi ke ahli. Tidak ada satupun JPU yang pengalaman," tegas Syahganda.

"Tadinya saya berpikir Jaksa Penuntut Umum akan menuntut saya 6 bulan penjara, untuk membuat efek jera pada pengkritik Pemerintah seperti saya. Namun, tuntutan Jaksa selama enam tahun ini belum bisa saya temukan rasionalitasnya selama saya menjadi aktifis politik," tandasnya.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

TWK Pegawai KPK Memang ‘Lebih Berat’, Ini Penjelasan BKN
Hukum

TWK Pegawai KPK Memang ‘Le..

09 Mei 2021 10:16
Pendapat Giri Suprapdiono, Isu Taliban Framing Untuk Pojokkan KPK
Hukum

Pendapat Giri Suprapdiono, I..

08 Mei 2021 18:45
Jaksa Penyidik Jiwasraya Diadukan Ke Jamwas, Diduga Langgar Kode Etik
Hukum

Jaksa Penyidik Jiwasraya Dia..

08 Mei 2021 10:19
WNA China Masuk Indonesia Saat Pelarangan Mudik Dan Pengetatan Perbatasan, Apa Kata Pihak Keimigrasian?
Hukum

WNA China Masuk Indonesia Sa..

08 Mei 2021 02:00
KPK Hanya Usulkan Pegawai, Tapi 5 Lembaga Negara Ini Yang Digandeng BKN Ikut Laksanakan Asesmen TWK
Hukum

KPK Hanya Usulkan Pegawai, T..

08 Mei 2021 00:52
Mediasi Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Anak Usaha Wilmar Group Rp 939 M
Hukum

Mediasi Belum Tercapai, Fara..

07 Mei 2021 22:57
Azis Syamsuddin Absen Panggilan KPK, Cemas Jumat Keramat Atau Takut Bukti Valid?
Hukum

Azis Syamsuddin Absen Panggi..

07 Mei 2021 22:19
Meski Dibuat BKN, KPK Pastikan Tetap Terima Kritik Soal Relevansi Materi TWK
Hukum

Meski Dibuat BKN, KPK Pastik..

07 Mei 2021 18:36